PLN Siap Integrasikan PLTSa dengan Sistem Kelistrikan Nasional
Jakarta, SenayanTalks — PT PLN (Persero) menegaskan kesiapan penuh untuk mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan sebagai bagian dari peran PLN sebagai offtaker listrik waste-to-energy yang tengah digencarkan pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Bloomberg Technoz Ecoverse di Jakarta, Kamis (20/11), yang turut dihadiri jajaran pemerintah dan pelaku industri […]
Diplomasi Indonesia Dinilai Pasif Saat COP30 Brasil
Jakarta, SenayanTalks — Delegasi Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim COP30 UNFCCC di Belem, Brasil, dinilai tampil pasif dan gagal menunjukkan kepemimpinan dalam diplomasi iklim. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai Indonesia masih “menjadi penonton” di tengah urgensi krisis iklim global yang menuntut tindakan nyata untuk keluar dari energi fosil dan menghentikan deforestasi. Penilaian tersebut disampaikan dalam […]
Komdigi Ingatkan Cloudflare Kewajiban Pendaftaran PSE Privat Asing
Jakarta, SenayanTalks — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital menggelar audiensi daring dengan penyedia infrastruktur internet global Cloudflare. Pertemuan ini menjadi langkah awal dialog konstruktif terkait pemenuhan regulasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing, khususnya kewajiban pendaftaran sesuai PM Kominfo No. 5/2020. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, […]
MUI Tetapkan Fatwa Pajak Berkeadilan, Respons atas Kenaikan Pajak
Jakarta, SenayanTalks — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa tentang Pajak Berkeadilan dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI yang berlangsung pada 20–23 November 2025. Fatwa ini muncul sebagai respons atas keresahan publik terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai tidak adil dan memberatkan masyarakat. Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Asrorun Niam Sholeh, mengatakan bahwa […]
Keabsahan Rekening Dormant, Ini Penjelasan MUI
Jakarta, SenayanTalks — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa tentang Rekening Dormant dalam Munas MUI XI yang berlangsung pada 20–23 November 2025. Fatwa ini diterbitkan sebagai jawaban atas permintaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait fenomena banyaknya dana mengendap yang tidak lagi aktif dalam sistem perbankan. Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Asrorun Niam […]
Tempo Mangkir Mediasi Dewan Pers Sengketa Pemberitaan Kementan
Jakarta, SenayanTalks — Dewan Pers menggelar pertemuan resmi untuk menindaklanjuti dinamika pemberitaan sekaligus polemik terkait pelaksanaan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers atas pemberitaan Tempo. Namun, dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin, 24 November 2025, pihak Tempo tidak hadir, meski telah diundang secara resmi. Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memenuhi undangan dan hadir langsung […]
Pertamina Patra Niaga Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru
Lumajang, SenayanTalks — Pertamina Patra Niaga melalui Regional Jatimbalinus dan Fuel Terminal Malang menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Desa Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bantuan disalurkan sebagai langkah cepat perusahaan dalam merespons kebutuhan darurat masyarakat pascaerupsi yang kembali melanda wilayah tersebut. Penyaluran bantuan dilakukan di berbagai posko pengungsian seperti […]
Pertamina Pasok 100 Ribu Barel BBM untuk SPBU Vivo
Jakarta, SenayanTalks — PT Pertamina Patra Niaga kembali merealisasikan komitmen pemenuhan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Badan Usaha (BU) swasta sebagai tindak lanjut arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pada tahap kedua, perusahaan menyalurkan 100 ribu barel (MB) BBM untuk PT Vivo Energi Indonesia, yang akan digunakan pada jaringan SPBU Vivo di seluruh Indonesia. Corporate […]
Deregulasi Perizinan Hulu Migas Belum Sentuh Akar Persoalan
Jakarta, SenayanTalks — Industri hulu migas Indonesia masih menghadapi tantangan besar pada aspek perizinan meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyederhanaan. Hingga kini, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) masih harus melalui sekitar 140 proses perizinan yang melibatkan 17 kementerian/lembaga, dengan waktu penyelesaian yang dapat mencapai 3 hingga 24 bulan. Perbandingan internasional menunjukkan tingginya kompleksitas perizinan […]
