Jakarta, SenayanTalks — Reformasi kepolisian dinilai masih berjalan setengah hati akibat minimnya kemauan politik (political will) dari pemerintah dan DPR RI. Praktik kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penyalahgunaan wewenang, hingga dugaan korupsi dinilai terus berulang. Kondisi ini menjadi sorotan utama film dokumenter “Mantra Berbenah” yang resmi diluncurkan di Jakarta, Rabu (14/8/2025).
Film garapan Koalisi Reformasi Kepolisian (Koalisi RFP) bersama Watchdoc ini memotret fenomena pelanggaran dan kegagalan sistemik di tubuh Polri. Dokumenter tersebut mengungkap situasi kekuasaan, urgensi reformasi, serta merangkum gagasan dan harapan untuk pembenahan institusi kepolisian.
“Mantra Berbenah menjadi refleksi penting bagi publik dan para pembuat kebijakan agar reformasi kepolisian tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar dijalankan secara substantif,” ujar Arif Maulana, perwakilan YLBHI yang tergabung dalam Koalisi RFP, saat diskusi peluncuran film di Rumah Belajar ICW, Jakarta Selatan.
Koalisi RFP menyoroti paradoks legislasi, di mana pembahasan RKUHAP dinilai dilakukan secara serampangan dan justru memperluas kekuasaan Polri. Minimnya kontrol demokratis atas kewenangan kepolisian dinilai berpotensi semakin menggerus demokrasi, HAM, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan.
Data yang dihimpun organisasi masyarakat sipil dan lembaga independen negara memperlihatkan tren pelanggaran yang mengkhawatirkan:
- KontraS (2019–2025): 4.118 praktik kekerasan oleh polisi, dengan 6.513 korban luka.
- YLBHI (2019–2024): 35 kasus penembakan aparat, menewaskan 94 orang.
- Komnas HAM (2019–2024): 4.485 aduan pelanggaran HAM oleh Polri.
- Ombudsman RI (2020–2024): 3.355 laporan terkait maladministrasi kepolisian.
- Komnas Perempuan (2023): 87 kasus kekerasan terhadap perempuan oleh anggota Polri.
Peristiwa terkini di Pati, Jawa Tengah, 13 Agustus 2025, menjadi contoh nyata dugaan penggunaan kekuatan berlebih (excessive use of force) dan penembakan gas air mata secara ugal-ugalan. Kasus ini menambah catatan panjang brutalitas kepolisian, di samping razia sewenang-wenang terhadap warga yang mengibarkan bendera “Jolly Roger” anime One Piece.
Peluncuran perdana “Mantra Berbenah” dihadiri sekitar 80 peserta dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, jurnalis, buruh, akademisi, perwakilan masyarakat sipil, dan warga umum. Diskusi film menghadirkan narasumber seperti Ahmad Sofyan (Sekjen Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi) dan Siti Aminah Tardi (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan KUHAP).
Rangkaian nonton bareng dan diskusi film ini juga akan digelar di sembilan kota lain, seperti Makassar, Manado, Pontianak, Bali, Medan, Malang, Padang, Palembang, dan Samarinda, serta akan diperluas ke berbagai daerah. Dalam waktu dekat, dokumenter ini dapat diakses publik melalui kanal YouTube Watchdoc.
Koalisi RFP menegaskan bahwa tanpa pengawasan independen dan kemauan politik yang kuat, reformasi kepolisian akan terus terhambat. “Saatnya pembenahan nyata, bukan sekadar senandung mantra,” tegas Arif Maulana.
Baca juga :
