Jakarta, SenayanTalks – Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu malam (20/8/2025) menuai sorotan publik. Noel diduga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus suap perizinan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Kasus Noel ini memantik kembali ingatan publik pada persoalan buruh perempuan Septia, yang sempat dikriminalisasi atas laporan polisi PT Hive Five milik pengusaha Jhon LBF pada 2023. Saat itu, Septia dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE, meski Dinas Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Nota Anjuran yang menyatakan adanya pelanggaran hak asasi buruh yang dialami Septia.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, menegaskan bahwa Noel semestinya berpihak pada buruh korban pelanggaran HAM ketenagakerjaan. Namun, menurutnya, Noel justru memperlihatkan sikap sebaliknya.
“Alih-alih menindak tegas pelanggaran yang dilakukan PT Hive Five, Noel malah berfoto akrab dengan Jhon LBF. Janji membela buruh korban hanya sebatas gimmick politik,” ujar Julius Ibrani dalam keterangan resminya, Kamis (21/8/2025).
PBHI menilai sikap Noel dalam kasus Septia berbanding terbalik dengan citra yang dibangun di publik.
“Ketika kami menagih janji agar hak Septia dipenuhi, jawabannya justru normatif: tidak bisa memenangkan satu pihak saja. Padahal jelas Septia adalah korban, sementara Jhon LBF pelanggar hak buruh,” tambah Julius.
Desak evaluasi kabinet
PBHI menilai OTT KPK terhadap Noel harus menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi para menteri dan wakil menteri yang terindikasi memiliki gaya kepemimpinan serupa.
“Pejabat negara yang berdalih membela rakyat tapi justru berpihak pada pengusaha nakal harus dievaluasi secara mendalam. Ini penting sebagai langkah pencegahan korupsi sekaligus menjaga marwah pemerintahan,” tegas Julius.
PBHI juga mengapresiasi langkah KPK dalam melakukan OTT tanpa adanya intervensi politik. Menurut Julius, tindakan ini membuktikan bahwa pemberantasan korupsi tetap bisa berjalan independen.
“Namun, pencegahan jauh lebih penting. Presiden Prabowo perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar praktik serupa tidak terulang,” tutup Julius.
Baca juga :
