Jakarta, SenayanTalks – Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menegaskan bahwa Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) 2025 yang akan berlangsung pada 26–28 Agustus di Jakarta menjadi momentum penting bagi perjuangan rakyat menghadapi krisis iklim. Forum ini akan menghimpun lebih dari 500 peserta dari masyarakat adat, nelayan, petani, perempuan, buruh, miskin kota, penyandang disabilitas, hingga anak muda.
Menurut ARUKI, krisis iklim bukan sekadar isu teknis, melainkan persoalan politik yang menuntut tanggung jawab negara. “Krisis iklim hari ini bukan hanya soal cuaca atau banjir, tapi soal sejauh mana negara hadir menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya untuk melindungi rakyat,” ujar Torry Kuswardono dari Yayasan PIKUL.
ICJS 2025 akan menjadikan RUU Keadilan Iklim sebagai isu utama. ARUKI menilai, tanpa payung hukum yang jelas, masyarakat dan sumber daya alam Indonesia akan terus menjadi korban.
“RUU Keadilan Iklim adalah kebutuhan mendesak. RUU ini hadir sebagai satu-satunya harapan untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” jelas Raynaldo Sembiring dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
Forum ini juga membuka ruang bagi kelompok rentan untuk menyampaikan langsung dampak krisis iklim.
Armayanti Susanti dari Solidaritas Perempuan menegaskan perempuan sering dipinggirkan dalam kebijakan, padahal krisis iklim memperberat beban mereka, dari kehilangan akses air bersih hingga meningkatnya risiko kekerasan.
Erwin Suryana dari Kiara menyoroti nelayan yang kehilangan hasil tangkapan akibat perubahan iklim, ditambah proyek pembangunan pesisir yang menggusur ruang hidup mereka.
Dampak krisis iklim
ARUKI mencatat lebih dari 28.000 bencana iklim terjadi dalam satu dekade terakhir, berdampak pada 38 juta jiwa, dengan kerugian ekonomi mencapai Rp544 triliun hanya dalam periode 2020–2024. Fakta ini memperlihatkan urgensi kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Dengan tema “Gerakan Rakyat, Solusi Rakyat: Mengukuhkan Keadilan Iklim dari Lokal ke Global”, ICJS 2025 juga menjadi ruang politik rakyat untuk menyusun tuntutan bersama menuju Konferensi Iklim COP30 di Brasil. Selain pleno dan lokakarya, acara juga menampilkan panggung ekspresi rakyat dan pawai sebagai simbol perjuangan di ruang publik.
ARUKI menegaskan bahwa peran media sangat penting untuk memperluas suara rakyat. “Jika pemerintah menutup telinga, biarlah dunia tahu bahwa rakyat Indonesia menolak eksploitasi dan menuntut tanggung jawab negara,” tegas Risma Umar dari Aksi! for Gender and Ecological Justice.
Baca juga :
