Search
Close this search box.

Perkuat UMKM dan Ekspor, Mendag Minta Tambahan Anggaran

Menteri Perdagangan Budi Santoso saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.

Jakarta, SenayanTalks – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan komitmennya mengoptimalkan anggaran untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Kamis (4/9).

Mendag Budi Santoso menegaskan Kemendag akan fokus pada tiga arah kebijakan utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri melalui fasilitasi kemitraan pemasaran, aktivasi Gerakan Kamis Pakai Lokal (Gaspol), serta kebijakan anti-circumvention.

Kedua, perluasan pasar ekspor lewat perundingan dagang internasional, termasuk ke pasar Afrika dan Amerika Latin. Ketiga, peningkatan UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

Sejak Januari–Agustus 2025, Kemendag telah memfasilitasi 462 penjajakan kerja sama bisnis (business matching) yang melibatkan 773 UMKM, dengan nilai transaksi kumulatif mencapai USD 90,90 juta atau setara Rp1,49 triliun.

Kemendag mendapat pagu anggaran Rp1,40 triliun untuk TA 2026, turun 38,37% dibanding 2023. Rinciannya: Program Perdagangan Dalam Negeri: Rp34,46 miliar; Program Perdagangan Luar Negeri: Rp88,90 miliar; Program Dukungan Manajemen: Rp1,28 triliun.

Untuk memperkuat kinerja, Kemendag mengajukan tambahan anggaran Rp586,63 miliar, sehingga total pagu menjadi Rp1,98 triliun.

Tambah anggaran

Mayoritas anggota Komisi VI DPR mendukung usulan tambahan anggaran tersebut. Mereka menilai Kemendag berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok, memberantas produk impor ilegal, merevitalisasi pasar rakyat, memperkuat perlindungan konsumen, dan meningkatkan ekspor UMKM.

Anggota Komisi VI Herman Khaeron menegaskan meski anggaran menurun, kontribusi Kemendag harus tetap terasa bagi rakyat. Sementara Darmadi mengapresiasi upaya pemberantasan produk ilegal.

Anggota lainnya, Khilmi, menyebut Kemendag sebagai kementerian strategis penopang pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan Rieke Diah Pitaloka menekankan perlunya realokasi anggaran agar Kemendag mampu merespons dinamika geoekonomi global.

Dengan dukungan DPR, Kemendag optimistis dapat memperluas pasar ekspor, memperkuat UMKM sebagai eksportir, serta menjaga stabilitas perdagangan dalam negeri.

“Semua upaya ini pada akhirnya bertujuan memperkokoh fondasi perekonomian nasional,” tegas Mendag Budi Santoso.

Baca juga :

Artikel Terkait

Berita Sebelumnya