Jakarta, SenayanTalks – Maraknya kasus dugaan keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini menjadi perhatian serius publik. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kejadian tersebut merupakan sinyal kuat bahwa pelaksanaan MBG masih jauh dari kata siap, terutama dalam aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen.
Ketua YLKI Niti Emiliana menegaskan bahwa program MBG sejatinya bertujuan mulia untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Namun, tanpa pengawasan ketat dan standar yang jelas, program ini justru berpotensi membahayakan penerima manfaat.
“Rangkaian kasus keracunan yang terjadi harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh. Program MBG tidak boleh mengabaikan aspek keamanan pangan karena itu adalah hak mutlak konsumen,” ujar Niti Emiliana dalam keterangannya, Kamis (26/9).
YLKI mendesak pemerintah untuk segera menyusun dan menerapkan standar higiene dan sanitasi secara menyeluruh di seluruh dapur penyedia makanan MBG. Hal ini mencakup pelatihan tenaga kerja, pemenuhan fasilitas yang layak, serta jaminan kualitas dari proses pengolahan hingga distribusi makanan.
“Pemerintah perlu memastikan sarana dan prasarana dapur memenuhi standar higiene yang ketat. Termasuk memastikan bahwa peralatan seperti food tray halal dan layak pakai. Bila terbukti tidak memenuhi standar, harus segera dilakukan penarikan dan diganti dengan alternatif yang aman dan halal,” tegas Niti.
YLKI juga menyerukan perlunya dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh standar dapur dan makanan MBG untuk memastikan keamanan pangan terjaga di setiap tahap, mulai dari hulu hingga hilir.
Evaluasi menyeluruh
Selain penguatan standar, YLKI menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan MBG. Bahkan, Niti tidak menutup kemungkinan program perlu dihentikan sementara untuk dilakukan perbaikan secara komprehensif jika kondisi tidak memungkinkan.
“Jika tidak dilakukan perbaikan serius dan menyeluruh, program MBG justru akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat dan berpotensi meningkatkan angka kesakitan,” ujarnya.
YLKI juga menekankan bahwa pemerintah wajib bertanggung jawab atas setiap kasus kerugian yang dialami penerima manfaat. Keterlibatan aktif pemerintah menjadi kunci dalam memastikan program MBG berjalan sesuai standar dan tujuan awalnya.
Sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas, YLKI meminta pemerintah membuka ruang pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Aduan tersebut penting sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam penyusunan kebijakan ke depan.
“Pengaduan dari masyarakat bisa menjadi masukan berharga untuk memperbaiki pelaksanaan MBG agar lebih tepat sasaran, aman, dan berpihak kepada penerima manfaat,” kata Niti.
YLKI menegaskan kembali bahwa tujuan mulia program MBG tidak boleh tercoreng akibat kelalaian dalam pelaksanaannya. Aspek keamanan pangan, higiene, kehalalan, dan tanggung jawab pemerintah harus menjadi fondasi utama agar program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca juga :
