Jakarta, SenayanTalks — Delegasi Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim COP30 UNFCCC di Belem, Brasil, dinilai tampil pasif dan gagal menunjukkan kepemimpinan dalam diplomasi iklim. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai Indonesia masih “menjadi penonton” di tengah urgensi krisis iklim global yang menuntut tindakan nyata untuk keluar dari energi fosil dan menghentikan deforestasi.
Penilaian tersebut disampaikan dalam konferensi pers “Refleksi dari COP30: Langkah Lanjut untuk Aksi Iklim yang Berkeadilan” yang digelar di Jakarta, Selasa (25/11).
Direktur Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, mengatakan Indonesia memiliki modal besar sebagai negara dengan salah satu hutan hujan tropis terbesar di dunia dan anggota G20. Namun, posisi strategis itu tidak dimanfaatkan dengan baik.
“Indonesia seharusnya bisa menjadi pemain utama. Tapi di Belem, Indonesia justru memilih menjadi penonton,” ujar Leonard.
Ia menegaskan bahwa krisis iklim adalah ancaman global sehingga Indonesia berkewajiban mengambil peran memimpin sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.
Direktur Eksekutif Auriga Nusantara, Timer Manurung, menyebut delegasi Indonesia hanya “mengekor dari belakang”. Ia menilai Indonesia tidak mendorong penghentian energi fosil maupun deforestasi secara progresif.
“Saya tidak melihat peran signifikan diplomasi Indonesia. Indonesia di sana semata karena pemilik hutan terbesar ketiga, bukan karena kinerja diplomasi,” tegasnya.
Perwakilan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Ayub Paa, menyoroti ketidaksesuaian pernyataan delegasi Indonesia dengan kondisi lapangan, khususnya terkait hak masyarakat adat atas hutan dan sumber daya alam.
“Minyak dan hutan yang dibahas di COP adalah milik masyarakat adat, tetapi pembahasannya sangat minim melibatkan mereka. Padahal di Papua dua juta hektare hutan dibuka,” katanya.
Indonesia dianggap “Fossil of the Day”
Direktur Socio-Bioeconomy CELIOS, Fiorentina Refani, menyebut posisi Indonesia di COP30 bertolak belakang dengan urgensi transisi energi. Indonesia bahkan mendapat gelar “Fossil of the Day” karena membawa paling banyak delegasi dan pelobi fosil.
“Komitmen Indonesia terhadap transisi energi masih jauh dari memadai,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dorongan agresif pemerintah mendorong transaksi karbon hingga Rp 16 triliun per hari, tanpa kejelasan perlindungan hak masyarakat adat dan risiko pembiayaan tinggi dalam sistem monitoring.
Climate Change and Energy Lead WWF Indonesia, Ari Mochamad, menilai pembahasan COP bergerak sangat lambat dan rentan dipengaruhi perubahan politik tiap negara.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL dan Koordinator ARUKI, Torry Kuswardono, mengatakan negara-negara G20—termasuk Indonesia—tidak menunjukkan leadership berarti.
“Indonesia dari dulu memang aneh, tidak pernah mengambil kepemimpinan dan hanya menunggu dari belakang,” ujarnya.
Deputi I AMAN, Eustobio Rero Renggi, menyambut positif keputusan COP30 yang memasukkan hak masyarakat adat dalam Just Transition Work Programme. Namun, ia menuntut implementasi konkret.
“Jika Indonesia ingin memimpin, pengakuan hak masyarakat adat harus dipercepat. Mengakui 1,4 juta hektare tidak cukup. RUU Masyarakat Adat harus segera disahkan,” tegasnya.
COP30 tak hasilkan rencana konkret
Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad, menyayangkan COP30 tidak menghasilkan rencana konkret penurunan emisi maupun pendanaan iklim. Janji pendanaan adaptasi tiga kali lipat pun dinilai tanpa kejelasan mekanisme.
“Belum ada roadmap yang jelas, termasuk siapa yang membayar,” katanya.
Greenpeace menilai COP30 gagal menghasilkan peta jalan nyata untuk menghentikan energi fosil dan deforestasi. Padahal konferensi berlangsung di Brasil—negara dengan hutan hujan tropis terbesar.
“Hasil COP30 lebih buruk dari COP28 di Dubai,” kata Leonard.
Perkumpulan HuMa melalui Bimantara Adjie Wardhana mengingatkan bahwa konservasi keanekaragaman hayati tidak boleh terabaikan dalam perang melawan krisis iklim.
“Jangan sampai perubahan iklim punya framework sendiri tetapi menghancurkan biodiversitas, contohnya di Papua,” ujarnya.
Baca juga :
