Jakarta, SenayanTalks — Kabupaten Aceh Tamiang, salah satu anggota Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), mengalami banjir besar akibat curah hujan ekstrem, angin kencang, dan kondisi geologi labil yang memicu luapan sungai, longsor, hingga kerusakan infrastruktur. Dampak kemanusiaan meluas, mobilitas masyarakat lumpuh, dan sejumlah wilayah masih terisolasi.
Ketua Umum LTKL sekaligus Bupati Sigi, Rizal Intjenae, menyampaikan keprihatinan atas bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah kabupaten di Sumatra.
“Situasi yang dihadapi masyarakat sungguh memprihatinkan. Dukungan berbagai pihak sangat diperlukan agar penanganan lebih cepat dan tepat sasaran. Ke depan, perbaikan tata kelola lahan berkelanjutan menjadi kunci membangun daerah yang tangguh bencana,” ujar Rizal.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, mulai 28 November hingga 11 Desember 2025. Penanganan lintas kabupaten dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
Aceh Tamiang termasuk dalam 14 kabupaten/kota berstatus darurat, bersama Pidie, Lhokseumawe, Subulussalam, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Barat, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Utara, dan Aceh Barat Daya.
Kota Kualasimpang, yang menjadi pusat aktivitas Aceh Tamiang, lumpuh pada 26 November 2025 dengan ketinggian air mencapai tiga meter di beberapa titik. Rumah warga, fasilitas umum, dan jaringan kelistrikan ikut terdampak.
Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, yang memimpin pengendalian bencana, menyebut terdapat 70 rumah yang terendam banjir.
Dinas Sosial Aceh telah menyiagakan TAGANA di seluruh kabupaten/kota, dengan prioritas penyelamatan kelompok rentan. Dukungan TNI/Polri, Basarnas, dan relawan mulai masuk sejak 26 November 2025.
Di sektor energi, PLN melaporkan kerusakan lima tower SUTT 150 kV. PLN telah mengerahkan personel dari beberapa provinsi untuk membangun tower darurat dan memulihkan kelistrikan di wilayah terdampak, termasuk Aceh Tamiang.
Akses terputus, warga sulit dijangkau
Hingga kini, akses menuju sejumlah daerah di Aceh Tamiang masih terputus akibat banjir dan longsor. Kondisi ini menghambat evakuasi, distribusi logistik, serta pendataan.
Komunikasi juga terputus di beberapa titik, sehingga belum tersedia data resmi dari Pusdalops Aceh Tamiang terkait tingkat kerusakan maupun lokasi-lokasi posko.
Terputusnya jaringan membuat banyak keluarga di luar daerah belum mengetahui kondisi kerabat mereka, memicu kekhawatiran luas.
Galang bantuan
Direktur Eksekutif APKASI, Sarman Simanjorang, menyatakan bahwa APKASI tengah menggalang dukungan bagi daerah terdampak.
“Solidaritas untuk membantu kabupaten terdampak bencana di Sumatra, termasuk Aceh Tamiang, adalah hal yang harus kita dorong bersama. Penggalangan dana dan dukungan sedang dihimpun,” ujarnya.
Minimnya akses membuat arus informasi dari lapangan belum stabil. Pemantauan publik melalui peliputan berimbang serta penyebaran informasi kredibel dinilai penting untuk membantu percepatan identifikasi kebutuhan mendesak.
Situasi yang masih dinamis menempatkan Aceh Tamiang dalam kondisi yang membutuhkan perhatian kolektif. Dukungan publik, bantuan kemanusiaan melalui kanal resmi, serta partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam pemulihan jangka pendek maupun jangka panjang.
Baca juga :
