Jakarta, SenayanTalks — Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 23 November 2025 membuka kembali sorotan tajam soal kerusakan ekologis dan konflik agraria di wilayah Sumatra. Data terbaru yang dihimpun dari berbagai lembaga menunjukkan skala kerusakan yang sangat besar: 2,1 juta warga mengungsi, 2.600 orang luka-luka, 735 jiwa meninggal, dan 650 lainnya masih hilang.
Genangan air, endapan lumpur, serta akses yang terputus masih menjadi kendala utama di puluhan kabupaten/kota terdampak. Sebanyak 50 kabupaten/kota dilaporkan lumpuh, dengan ribuan warga masih terisolasi.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam laporan lapangan menyebut kondisi warga sangat memprihatinkan akibat lambatnya penanganan pemerintah. Mereka mencatat tiga kondisi paling darurat:
- Akses distribusi logistik terputus, ribuan warga terjebak tanpa makanan dan air bersih.
- Harga kebutuhan pokok melonjak, menunjukkan pasar tidak terkendali di tengah krisis.
- Ancaman penyakit meningkat, mulai dari diare, ISPA, hingga penyakit kulit akibat minimnya posko kesehatan dan obat-obatan.
Selain itu, banyak anak dan lansia tidur di pengungsian yang minim sanitasi, tanpa selimut dan tanpa pasokan yang memadai untuk bertahan.
KPA menegaskan bahwa dampak banjir kali ini tidak dapat dilepaskan dari kerusakan hutan hulu, eksploitasi perkebunan, tambang, dan kehutanan yang meluas dalam tiga dekade terakhir.
“Hutan penyerap air telah diganti monokultur berakar dangkal. Saat hujan ekstrem, air tidak terserap dan langsung menghantam permukiman di hilir,” tulis KPA.
Catatan Akhir Tahun 2024 KPA menunjukkan:
- 3.234 konflik agraria dalam 10 tahun terakhir
- Luas konflik: 7,4 juta hektare
- Warga terdampak: 1,8 juta keluarga
- Separuh konflik dipicu perkebunan (1.242 kasus), tambang (253 kasus), dan HTI (238 kasus)
Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjadi dua wilayah paling terdampak banjir dan masuk provinsi dengan konflik agraria tertinggi nasional.
Analisis Kelompok Studi Prakarsa dan Pemberdayaan Masyarakat (KSPPM) memperkuat dugaan kerusakan ekologis sebagai akar bencana.
Tapanuli Selatan (1990–2024):
- Hutan alam hilang 46.640 hektare
- Kebun sawit bertambah 42.034 hektare
- Kebun kayu eukaliptus bertambah 1.107 hektare
- Terdapat 298 lubang tambang
Tapanuli Tengah (1990–2024):
- Hutan alam hilang 16.137 hektare
- Perubahan tutupan lahan menuju gambut, mangrove, sawah, dan permukiman
- Masuknya aktivitas sawit dan kayu bertambah 853 hektare
Temuan lain KSPPM menunjukkan 21 anak sungai di hulu Sungai Batang Toru dan 46 anak sungai di hulu Sungai Sibundong berada dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL). Hal ini disinyalir memperparah kerusakan fungsi hidrologis kedua DAS.
Melihat skala kerusakan ekologis dan kemanusiaan, KPA bersama KSPPM, BPRPI, PARAP, YRBI Aceh, SETIA, dan SPR mendesak pemerintah melakukan langkah strategis bersifat struktural:
- Moratorium nasional izin perkebunan, hutan, dan tambang. Termasuk audit hingga pencabutan izin bermasalah, dan pemulihan kawasan adat serta hutan rusak.
- Mengusut korporasi dan pejabat pemerintah terkait dugaan permainan dalam perampasan tanah dan kerusakan ekologis.
- Mengembalikan pengelolaan sumber daya agraria kepada rakyat bukan terus memberi karpet merah pada korporasi besar.
- Melaksanakan reforma agraria sejati meliputi pengakuan wilayah adat dan redistribusi tanah.
- Mendorong Pansus Penyelesaian Konflik Agraria bekerja efektif serta meminta Presiden membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional (BPRAN).
Baca juga :
