Jakarta, SenayanTalks – Hampir tiga bulan setelah banjir besar menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 26 November 2025, ribuan warga masih hidup di tenda pengungsian. Menjelang Ramadan 2026, banyak keluarga belum dapat kembali ke rumah karena hunian rusak berat, akses listrik terganggu, dan mata pencaharian hilang.
Di sejumlah wilayah terdampak, aktivitas sekolah tersendat dan trauma masih membayangi anak-anak. Krisis ini dinilai bukan sekadar bencana alam, melainkan bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan.
“Bencana ini bukan semata-mata bencana alam, tetapi bencana ekologis,” kata Novita Indri, Juru Kampanye Trend Asia, dalam diskusi daring Lapor Iklim, Selasa (10/2/2026).
Di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, dampak banjir masih terlihat jelas. Sungai yang sebelumnya dangkal mendadak meluap, membawa gelondongan kayu besar dari wilayah Aceh Tengah.
Ketika tim Lapor Iklim meninjau lokasi sebulan setelah kejadian, sekitar 80 persen badan sungai masih tertutup kayu.
“Potongannya rapi, menandakan kayu itu hasil penebangan,” ujar Novita.
Tumpukan kayu tersebut menyumbat aliran air, merusak rumah warga, dan memutus akses jalan. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, di mana lumpur setinggi dua hingga tiga meter menimbun rumah dan kebun jagung warga.
“Saya bisa menyentuh atap rumah karena tanah dan lumpurnya begitu tinggi,” katanya.
Sementara di Kabupaten Nagan Raya, dua desa di Kecamatan Beutong Ateuh nyaris hilang, menyisakan pondasi bangunan. Warga kini tinggal di pengungsian di kaki bukit tanpa fasilitas memadai, termasuk listrik.
Ramadan Tanpa Rumah dan Kepastian
Situasi ini semakin berat menjelang bulan suci Ramadan. Tradisi berkumpul dan berbagi makanan khas Aceh sulit dilakukan karena banyak keluarga tidak lagi memiliki rumah.
“Biasanya Ramadan di Aceh diisi dengan berkumpul dan berbagi makanan. Sekarang, banyak keluarga bahkan tidak punya rumah untuk berkumpul,” kata Novita.
Kondisi ini memperlihatkan rapuhnya ketahanan pangan dan jaring pengaman sosial di wilayah terdampak banjir Sumatera.
Direktur Penegakan Hukum Auriga Nusantara, Roni Saputra, menilai akar persoalan banjir berkaitan erat dengan deforestasi.
Data Auriga menunjukkan sepanjang 2024 Indonesia kehilangan lebih dari 261 ribu hektare hutan, dan lebih dari sepertiganya berada di Sumatera.
Tanpa hutan, tanah kehilangan kemampuan menyerap air dan sungai tak lagi mampu menahan debit air berlebih.
Ironisnya, sebagian besar penggundulan hutan terjadi secara legal melalui izin perkebunan kayu, sawit, maupun tambang.
Roni juga menyoroti kebijakan seperti Omnibus Law dan proyek strategis nasional yang dinilai mempercepat deforestasi. Meski pemerintah telah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan, ia menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan.
“Lalu siapa yang bertanggung jawab memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi?” ujarnya.
Menurutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 memang membuka ruang sanksi administratif, termasuk pencabutan izin. Namun dalam praktiknya, kawasan yang izinnya dicabut justru dialihkan pengelolaannya kepada BUMN.
“Skema ini berpotensi menghilangkan kewajiban korporasi untuk melakukan pemulihan lingkungan dan melemahkan peluang gugatan perdata maupun proses pidana,” kata Roni.
Risiko Kemiskinan Meningkat Pasca-Bencana
Dampak ekonomi juga dirasakan luas. Bantuan yang melimpah pada bulan pertama kini mulai berkurang. Warga yang kehilangan rumah dan aset menghadapi risiko kemiskinan lebih besar.
Ekonom Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, mengatakan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan risiko lingkungan membuat masyarakat semakin rentan.
“Masyarakat menjadi rapuh ketika bencana datang,” ujarnya.
Data menunjukkan masyarakat di daerah industri ekstraktif umumnya hidup tipis di atas garis kemiskinan. Ketika bencana terjadi, mereka mudah jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan, rumah, dan tabungan.
Wisnu mendorong model pembangunan yang memperkuat ketahanan sosial dan infrastruktur tahan bencana. Ia mencontohkan Bangladesh dan Jepang yang berinvestasi besar pada perlindungan sosial.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tetap bisa dicapai melalui sektor jasa, teknologi, dan inovasi ramah lingkungan, meski lajunya lebih moderat.
Bagi warga Aceh dan Sumatera yang terdampak, banjir November 2025 belum benar-benar berakhir. Mereka masih hidup di tengah lumpur dan ketidakpastian.
Tanpa perubahan serius dalam tata kelola hutan dan kebijakan pembangunan, risiko banjir besar di Sumatera dinilai akan terus berulang.
Baca juga :
