Jakarta, SenayanTalks – Rencana percepatan pengembangan bahan bakar nabati (biofuel) seperti biodiesel dan bioetanol mendapat sorotan dari lembaga riset CELIOS. Dalam laporan terbarunya, kebijakan tersebut dinilai berpotensi membebani fiskal negara hingga melemahkan ketahanan pangan nasional.
Dalam laporan berjudul Why Food Estates Are Not the Answer for Food and Energy Security, CELIOS memperkirakan total biaya proyek food estate dan biofuel dapat mencapai lebih dari US$11 miliar dalam 10 tahun ke depan.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan besarnya biaya tersebut mencakup belanja modal, investasi, subsidi, hingga potensi kehilangan penerimaan negara.
“Jika dihitung secara komprehensif, anggaran proyek biodiesel bisa mencapai sekitar 89% dari total anggaran subsidi energi pada 2026,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (7/4/2026).
Tekanan pada Ketahanan Pangan
Pemerintah diketahui tengah mendorong peningkatan bauran energi nabati, termasuk menaikkan campuran biodiesel dari B35 menjadi B50 serta mencampur 10% bioetanol pada bahan bakar beroktan rendah seperti Pertalite.
Namun, CELIOS menilai kebijakan tersebut berpotensi kontradiktif dengan ketahanan pangan. Pasalnya, bahan baku biodiesel berasal dari minyak sawit yang juga menjadi komoditas utama kebutuhan konsumsi masyarakat.
Menurut Bhima, pengalihan pasokan sawit untuk energi dapat memicu kenaikan harga minyak goreng, seperti yang pernah terjadi pada 2022 akibat kelangkaan bahan baku.
“Subsidi dan pasokan bahan baku bisa bergeser dari minyak goreng ke industri biodiesel,” katanya.
Selain itu, pengembangan bioetanol berbasis tebu juga dinilai bermasalah karena Indonesia masih bergantung pada impor gula, sementara lahan tebu justru diarahkan untuk kebutuhan energi.
Beban Fiskal dan Subsidi
Laporan tersebut juga mengungkap estimasi subsidi bioetanol mencapai sekitar US$200 juta per tahun. Tingginya biaya ini dipicu oleh kompleksitas rantai distribusi, mulai dari produksi hingga pengiriman antarpulau.
Penulis laporan, Jeffrey Hutton, menyebut biaya produksi dan distribusi bioetanol di Indonesia bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan negara lain seperti Brasil.
“Brasil membutuhkan investasi lebih dari US$25 miliar dan konsistensi kebijakan selama puluhan tahun untuk membangun industri bioetanol yang matang,” jelasnya.
Risiko Deforestasi
Dari sisi lingkungan, ekspansi proyek food estate, khususnya di Merauke, juga dinilai berisiko meningkatkan deforestasi. Peneliti Auriga Nusantara, Sesilia Maharani Putri, mencatat deforestasi di wilayah tersebut telah mencapai sekitar 9.000 hektare pada 2025.
“Ekspansi lahan untuk bioetanol akan bersaing langsung dengan kebutuhan pangan. Konflik food versus energy sulit dihindari,” ujarnya.
Selain itu, CELIOS juga menyoroti potensi risiko reputasi Indonesia di pasar global. Jika proyek ini dikaitkan dengan deforestasi, maka komoditas ekspor Indonesia berpotensi mendapat pengawasan lebih ketat dalam regulasi Uni Eropa.
Soroti Transparansi Proyek
CELIOS turut menyinggung isu transparansi dalam proyek food estate. Sejumlah laporan menunjukkan adanya keterbatasan pengawasan serta indikasi bahwa proyek lebih menguntungkan kelompok tertentu.
Beberapa perusahaan disebut telah menginvestasikan dana besar dan memperoleh fasilitas seperti pembebasan pajak, namun prosesnya dinilai minim kompetisi terbuka.
Dengan berbagai risiko tersebut, CELIOS menilai pemerintah perlu mempertimbangkan ulang percepatan program biofuel agar tidak menimbulkan beban fiskal dan sosial dalam jangka panjang.
Baca juga :
