Jakarta, SenayanTalks – Kebijakan pengendalian produksi melalui persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan tengah menjadi sorotan tajam pelaku usaha. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mewanti-wanti adanya dampak sistemik atau multiplier effect yang besar jika pemerintah melakukan “rem mendadak” terhadap volume produksi batu bara nasional.
Ketua Umum APBI, Priyadi Sutarso, mengungkapkan bahwa industri batu bara saat ini menghadapi tantangan berat. Di satu sisi, komoditas ini digadang-gadang sebagai benteng ketahanan energi dan sumber devisa negara. Namun di sisi lain, ketidakpastian persetujuan RKAB mengancam keberlangsungan operasional dan lapangan kerja.
“Apapun istilahnya, dikendalikan atau dipotong secara mendadak, ini cukup berat. Dampaknya bukan hanya hitung-hitungan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), tapi multiplier effect-nya besar sekali, terutama pada tenaga kerja,” ujar Priyadi saat menghadiri diskusi E2S bertema “Peran RKAB dan Peningkatan Produksi dalam Strategi Menyikapi Tantangan Global”, di Jakarta.
Ancaman PHK Massal
Priyadi menyebutkan bahwa industri batu bara Indonesia sangat bergantung pada jasa kontraktor pertambangan. Ketidakpastian RKAB membuat para kontraktor kini mulai menghitung potensi efisiensi besar-besaran, termasuk pengurangan karyawan.
“Saya sudah mendengar selentingan, sebelum RKAB disetujui kembali (dengan volume normal), mereka sudah merancang mau lay-off sekian ribu orang, kontraktor lain sekian ribu lagi. Ini risiko yang harus dibagi, karena sebagian besar industri ini menggunakan jasa kontraktor,” tuturnya.
Ia mengingatkan bahwa tambang batu bara selama ini menjadi motor penggerak ekonomi di daerah terpencil. Dengan adanya pembatasan produksi yang tidak terduga, Priyadi khawatir akan terjadi ketidakstabilan sosial di daerah lingkar tambang.
“Kalau terjadi banyak pengangguran di daerah, otomatis keamanan terganggu dan angka kejahatan bisa meningkat. Padahal, banyak daerah tambang yang PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) sangat bergantung pada batu bara,” tegas Priyadi.
Batu Bara Tetap Kompetitif di Tengah Isu Lingkungan
Meskipun terus ditekan isu lingkungan dan transisi energi, APBI tetap optimis bahwa batu bara masih menjadi sumber energi paling kompetitif. Dengan cadangan mencapai 39 miliar ton dan sumber daya hingga 96 miliar ton, batu bara dinilai jauh lebih stabil dibandingkan sumber energi impor yang rentan terhadap konflik geopolitik.
“Batu bara kita tidak perlu lewat Selat Hormuz (yang rawan konflik), tinggal kita bakar untuk listrik. Kita tetap confident batu bara masih kompetitif dibanding sumber energi lain,” tambahnya.
Namun, efisiensi tetap menjadi kunci bagi anggota APBI. Terlebih lagi, harga bahan bakar (fuel) untuk operasional alat berat seperti ekskavator masih tinggi. Sementara untuk dump truck, industri mulai beralih menggunakan kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) guna menekan ketergantungan pada minyak.
Priyadi berharap dinamika kebijakan RKAB tahun ini menjadi pelajaran bagi pengambil keputusan agar lebih integratif dalam mengeluarkan kebijakan. Ia mencatat industri batu bara sudah teruji melewati berbagai krisis, mulai dari era Orde Baru, reformasi, hingga pandemi Covid-19.
“Intinya, batu bara kalau ‘direm’, dia akan goyang dan menimbulkan reaksi yang cukup besar. Ini harus menjadi PR kita bersama agar kebijakan ke depan lebih matang dalam menghitung dampak luas di daerah,” pungkasnya.
Baca juga :
