Jakarta, SenayanTalks – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati bersama Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan korban serta proses pemulihan pascabencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Dalam kunjungan tersebut, Satgas Galapana DPR RI melihat kondisi masyarakat terdampak dan menerima laporan pemerintah daerah serta instansi terkait mengenai penanganan tanggap darurat.
Sari mengatakan kehadiran DPR RI di lokasi bencana merupakan bagian dari upaya memastikan negara hadir bagi masyarakat yang terdampak bencana.
“Kami ingin memastikan seluruh korban terdampak mendapatkan penanganan yang cepat dan memadai. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Sosial, dan seluruh pihak terkait harus berjalan optimal agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi,” ujar Sari melalui keterangan tertulis, Senin (17/8/2026).
Politikus Fraksi Partai Golkar itu mengatakan DPR RI juga meminta kepastian mengenai sejumlah kebutuhan mendesak korban gempa. Di antaranya dukungan logistik, layanan kesehatan, hunian sementara, serta bantuan sosial yang disalurkan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial.
Menurut Sari, penanganan pascabencana tidak cukup berhenti pada tahap tanggap darurat. Pemerintah perlu memastikan proses rehabilitasi dan pemulihan masyarakat berjalan secara berkelanjutan hingga kondisi kembali pulih.
Kunjungan Satgas Galapana turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Bambang Hariyadi, Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica Salsabila, serta Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kepala BNPB, Wakil Menteri Sosial, serta Bupati Manggarai. Mereka memaparkan perkembangan penanganan bencana dan kebutuhan masyarakat yang terdampak gempa.
DPR RI berharap koordinasi lintas lembaga dapat mempercepat penanganan korban dan distribusi bantuan di wilayah terdampak. Parlemen juga berkomitmen mengawal proses rehabilitasi dan pemulihan hingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dengan aman.
Baca juga :
