Tangerang, SenayanTalks — Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berpotensi memperumit penyebaran hoaks menjelang Pemilu 2029. Teknologi ini memungkinkan pembuatan gambar, video, suara, dan teks palsu yang semakin menyerupai konten autentik. Penyebar informasi menyesatkan juga dapat memanfaatkan otomatisasi dan penargetan audiens untuk memperluas jangkauan pesan mereka.
Ancaman tersebut dikatakan Yanto, PhD., akademisi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya sekaligus Direktur Eksekutif YZUxAJCUI Collaboration Center dalam kegiatan KPU Goes to Campus di Kampus 3 Unika Atma Jaya, BSD, Tangerang, Banten. Kegiatan yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bersama Unika Atma Jaya Jakarta itu membahas pentingnya integritas pemilih dan kualitas demokrasi di era digital.
Menurut Yanto, menjelang Pemilu 2029, masyarakat akan menghadapi arus informasi politik yang semakin deras, terutama selama masa kampanye. Media sosial dan aplikasi percakapan diperkirakan tetap menjadi saluran penting untuk memperoleh sekaligus menyebarkan informasi politik.
“Tantangan utama pada era digital bukan sekadar banyaknya informasi, melainkan kemampuan masyarakat untuk membedakan fakta, opini, manipulasi, dan informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan,” ujar Yanto .
Tantangan Pemilu 2029
Yanto mengungkapkan perubahan bentuk hoaks dari pemilu ke pemilu. Pada Pemilu 2014 dan 2019, foto, gambar, serta teks menjadi salah satu bentuk penting penyebaran informasi menyesatkan. Sementara pada Pemilu 2024, video semakin menonjol, termasuk rekaman yang dipotong dari konteks aslinya atau dimanipulasi untuk membentuk persepsi tertentu.
Untuk Pemilu 2029, ia memperkirakan terdapat tiga pola penyebaran informasi menyesatkan yang perlu diantisipasi.
Pertama, penggunaan konten sintetis berbasis AI. Teknologi ini dapat menghasilkan gambar, video, dan rekaman suara yang menyerupai materi asli. Melalui teknik deepfake, seseorang dapat dibuat seolah-olah mengucapkan pernyataan yang sebenarnya tidak pernah disampaikan.
Kedua, penyebaran konten secara otomatis melalui bot dan perangkat lunak. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk mendistribusikan klaim palsu melalui banyak akun dalam waktu singkat sehingga menciptakan kesan bahwa suatu narasi mendapat dukungan luas.
Ketiga, manipulasi informasi yang menyasar kelompok audiens tertentu. Pesan dapat disesuaikan dengan minat, perilaku, dan pandangan politik penerimanya. Strategi ini berpotensi membuat informasi menyesatkan terasa lebih meyakinkan karena sejalan dengan keyakinan atau kepentingan audiens.
Yanto menegaskan bahwa ketiga pola tersebut merupakan proyeksi tantangan yang perlu diantisipasi, bukan kepastian bahwa seluruh penyebaran hoaks pada Pemilu 2029 akan menggunakan cara-cara tersebut.
Literasi Digital
Selain perkembangan teknologi, Yanto menyoroti pentingnya memperkuat literasi digital di berbagai lapisan masyarakat. Ia mengidentifikasi empat kelompok yang perlu mendapat perhatian, yakni masyarakat lanjut usia, generasi muda, masyarakat dengan tingkat pendidikan formal relatif rendah, serta individu dengan keterikatan partisan politik yang kuat.
Menurut dia, perhatian terhadap kelompok tersebut bukan berarti seluruh anggotanya mudah terpengaruh hoaks. Penguatan literasi digital perlu mempertimbangkan perbedaan pengalaman menggunakan teknologi, kemampuan mengevaluasi informasi, akses pendidikan, dan kecenderungan menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan pribadi.
Masyarakat lanjut usia, misalnya, dapat membutuhkan pendampingan untuk mengenali konten digital yang dimanipulasi. Adapun generasi muda menghadapi paparan informasi dalam jumlah besar melalui berbagai platform digital.
Sementara itu, masyarakat dengan keterbatasan akses pendidikan atau keterampilan evaluasi informasi memerlukan pendekatan edukasi yang mudah dipahami dan diakses. Di sisi lain, keterikatan politik yang kuat dapat membuat seseorang cenderung menerima informasi yang mendukung pandangannya dan mengabaikan informasi yang bertentangan.
Karena itu, pendidikan literasi digital perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok, bukan hanya mengandalkan imbauan umum untuk berhati-hati di media sosial.
Kualitas Pemilu
Yanto juga menekankan pentingnya integritas pemilih dalam menentukan arah kepemimpinan Indonesia. Menurut dia, penggunaan hak pilih perlu didasarkan pada kesadaran, fakta, kejujuran, dan tanggung jawab. Integritas tersebut juga tercermin dalam kemampuan menghormati perbedaan pilihan politik.
Ia mengingatkan bahwa informasi negatif cenderung menarik perhatian masyarakat. Kecenderungan tersebut dapat dimanfaatkan melalui konten provokatif yang memancing emosi, terutama ketika persaingan politik semakin intensif.
Dalam paparannya, Yanto turut menyinggung penelitian mengenai perbedaan perhatian dan ingatan terhadap berita negatif berdasarkan gender. Ia menyampaikan bahwa sejumlah penelitian menunjukkan adanya perbedaan pola perhatian dan ingatan tersebut antara perempuan dan laki-laki.
Dengan nada berseloroh, Yanto mengatakan pemilih perempuan berpotensi memainkan peran penting dalam menentukan hasil Pemilu 2029. Namun, pilihan politik masyarakat tetap dipengaruhi banyak faktor dan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kecenderungan perhatian terhadap informasi negatif.
Jalur Penyebaran Hoaks
Yanto mengingatkan bahwa media sosial dan aplikasi percakapan perlu mendapat perhatian dalam upaya mencegah penyebaran hoaks politik. Di media sosial, konten menyesatkan dapat menarik perhatian melalui judul provokatif, video pendek, atau unggahan yang memancing reaksi emosional.
Adapun aplikasi percakapan memungkinkan pesan berantai menyebar melalui grup keluarga, komunitas, dan jaringan pertemanan. Informasi yang dikirim oleh orang yang dikenal sering kali lebih mudah dipercaya, meskipun kedekatan dengan pengirim tidak menjamin kebenaran informasi tersebut.
Dalam menghadapi konten berbasis AI, masyarakat perlu memahami bahwa tampilan visual yang meyakinkan bukan bukti keaslian. Gambar, video, rekaman suara, dan tangkapan layar perlu diperiksa dengan membandingkannya terhadap sumber lain yang kredibel.
Kemampuan memeriksa sumber, menelusuri konteks, dan menunda penyebaran informasi yang belum terverifikasi menjadi bagian penting dari literasi digital menjelang Pemilu 2029.
Kegiatan KPU Goes to Campus tersebut mengangkat tema “Pemilih Berintegritas, Demokrasi Berkualitas: Membangun Generasi Muda yang Cerdas, Kritis, dan Bertanggung Jawab dalam Menggunakan Hak Pilih di Era Digital demi Terwujudnya Demokrasi Indonesia yang Berkualitas”. Forum ini menempatkan literasi digital dan tanggung jawab pemilih sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi di tengah perkembangan teknologi informasi.
Baca juga :
