Jakarta, SenayanTalks – Pegiat literasi digital sekaligus akademisi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Yanto, Ph.D., mengusulkan gerakan penarikan dukungan digital terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gerakan tersebut dapat dilakukan melalui aksi berhenti mengikuti akun media sosial (unfollow), berhenti berlangganan kanal digital (unsubscribe), hingga petisi daring yang mendesak Gibran mundur dari jabatannya.
Menurut Yanto, masyarakat tidak harus menunggu keputusan lembaga politik untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pejabat publik. Penarikan dukungan melalui ruang digital, kata dia, merupakan salah satu bentuk partisipasi demokratis yang dapat dilakukan secara damai.
Gagasan tersebut disampaikan Yanto menyusul polemik mengenai legitimasi pendidikan Gibran setelah terbitnya dua putusan pengadilan. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026. Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Dalam siaran persnya, Yanto menafsirkan kedua putusan tersebut sebagai persoalan serius yang perlu mendapat perhatian publik, terutama menyangkut etika dan pertanggungjawaban pejabat negara. Meski demikian, ia mengakui bahwa kedua putusan itu tidak secara otomatis mengakhiri jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Yanto memperkenalkan konsep Digital Withdrawal of Public Support, yakni penarikan dukungan masyarakat melalui berbagai aktivitas di platform digital. Menurut dia, konsep tersebut dapat diwujudkan melalui empat bentuk gerakan.
Pertama, unfollow movement, yaitu ajakan kepada masyarakat untuk berhenti mengikuti akun media sosial Gibran, termasuk Instagram dan TikTok. Kedua, unsubscribe movement, yakni gerakan berhenti berlangganan kanal YouTube maupun platform digital lainnya yang berkaitan dengan Gibran.
Yanto menilai kedua tindakan tersebut merupakan ekspresi penarikan kepercayaan publik. Berkurangnya pengikut dan pelanggan juga berpotensi memengaruhi jangkauan komunikasi digital seorang pejabat publik.
Ketiga, digital petition atau petisi daring. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat menggalang dukungan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Keempat, digital call for resignation, yaitu seruan terbuka agar Gibran mundur dari jabatannya. Yanto menilai gerakan ini akan memiliki kekuatan moral dan politik lebih besar apabila melibatkan akademisi, pakar hukum tata negara, tokoh masyarakat, serta orang-orang yang sebelumnya pernah mendukung Gibran.
Menurut Yanto, dukungan dari mantan pendukung memiliki arti tersendiri karena menunjukkan perubahan sikap politik dari masyarakat yang sebelumnya memberikan kepercayaan.
Ia menegaskan bahwa gerakan penarikan dukungan digital tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme konstitusional. Sebaliknya, gerakan tersebut merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik, mengevaluasi pejabat publik, dan menarik dukungan secara demokratis.
Jangan Amplifikasi Fanatisme Politik
Selain mendorong gerakan penarikan dukungan digital, Yanto mengingatkan media massa dan masyarakat agar tidak memberikan panggung berlebihan kepada fanatisme politik.
Ia menilai ruang digital seharusnya menjadi tempat pertukaran informasi, kritik, dan argumentasi yang sehat. Bukan arena untuk membenarkan kepentingan politik tertentu atau menyerang pihak yang memiliki pandangan berbeda.
“Jangan berikan panggung digital kepada fanatisme politik. Berikan ruang kepada fakta, akal sehat, dan argumentasi yang bertanggung jawab,” kata Yanto.
Ia mencontohkan pernyataan yang menyebut Gibran sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Menurut dia, klaim semacam itu perlu diuji melalui indikator yang terukur, seperti capaian kinerja, kontribusi terhadap pemerintahan, kualitas kebijakan, dan dampaknya bagi masyarakat.
Yanto juga meminta media lebih selektif dalam mengamplifikasi pernyataan tokoh maupun pendukung politik. Pernyataan yang bersifat sensasional tanpa dukungan data dan argumentasi, menurut dia, tidak seharusnya memperoleh perhatian berlebihan.
Usul Gibran Tidak Masuk Simulasi Survei Pilpres 2029
Yanto juga mengusulkan bentuk sanksi politik digital dengan mendorong masyarakat tidak lagi memasukkan Gibran sebagai alternatif pilihan dalam survei preferensi calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2029.
Ia mengakui lembaga survei memiliki kebebasan metodologis dalam menentukan desain penelitian dan daftar kandidat. Namun, masyarakat juga memiliki hak untuk tidak berpartisipasi dalam survei sebagai bentuk ekspresi politik.
Menurut Yanto, lembaga survei perlu mempertimbangkan konteks sosial dan politik ketika menyusun simulasi kandidat. Sebab, hasil survei tidak hanya menggambarkan preferensi responden, tetapi juga berpotensi membentuk persepsi masyarakat mengenai popularitas dan kelayakan seorang tokoh.
Ia menyoroti hasil survei sebuah lembaga pada Oktober 2026 yang menempatkan Gibran pada posisi teratas dalam simulasi tiga nama dengan elektabilitas 29,7 persen. Posisi berikutnya ditempati Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan 28,2 persen dan Prabowo Subianto dengan 22,7 persen.
Yanto mempertanyakan relevansi publikasi hasil survei tersebut dengan situasi politik yang sedang berkembang, terutama karena waktunya berdekatan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait persoalan pendidikan Gibran.
Meski demikian, ia mengakui tidak memiliki bukti untuk menyimpulkan adanya hubungan antara waktu publikasi survei dan kepentingan politik tertentu.
“Jangan sampai survei politik justru menjadi alat pembentukan opini bahwa Gibran masih memiliki elektabilitas tinggi, sementara persoalan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap dirinya sedang menjadi perhatian masyarakat,” ujar Yanto.
Ia mengingatkan lembaga survei agar tetap menjaga independensi, transparansi metodologi, dan sensitivitas terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat.
Penarikan Dukungan Digital Bagian dari Demokrasi
Yanto menegaskan bahwa jabatan publik tidak membuat seseorang kebal terhadap kritik dan evaluasi masyarakat. Popularitas di media sosial maupun elektabilitas dalam survei, menurut dia, bukan satu-satunya ukuran kelayakan seorang pemimpin.
Ia menilai dukungan politik masyarakat bukan sesuatu yang bersifat permanen. Dukungan tersebut dapat diberikan, dievaluasi, bahkan ditarik kembali ketika masyarakat menilai seorang pejabat tidak lagi memenuhi harapan publik.
“Seorang pejabat publik harus memahami bahwa dukungan masyarakat bukan cek kosong yang berlaku selamanya. Dukungan itu dapat diberikan, dievaluasi, dan ditarik kembali. Inilah kekuatan masyarakat dalam demokrasi digital,” kata Yanto.
Baca juga :
