Jakarta, SenayanTalks – Pemerintah mulai memetakan kompetensi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional melalui Peta Okupasi Nasional (PON) ASN Bidang Digital.
Kebijakan ini menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kemampuan aparatur dengan kebutuhan jabatan, mulai dari tata kelola teknologi, keamanan siber, kecerdasan artifisial hingga komunikasi digital, guna mempercepat transformasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) Boni Pudjianto menyatakan kehadiran PON ASN Digital menjadi langkah strategis untuk memastikan pengembangan talenta digital di lingkungan pemerintahan berjalan sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.
“Dengan adanya peta okupasi ini, kami memiliki acuan yang lebih jelas untuk menghubungkan antara kompetensi, peran kerja, dan juga yang paling penting, pengembangan karier ASN. Sehingga pengembangan talenta digital di ASN ini dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur,” ujar Boni Pudjianto dalam peluncuran PON ASN Digital pada acara Digital Leader Summit 2026 di Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2026).
PON ASN Digital diterbitkan melalui Keputusan Kepala BPSDM Komdigi Nomor 48 Tahun 2026.
Peta okupasi tersebut mencakup enam bidang kompetensi utama, yaitu Tata Kelola Teknologi Digital, Pengembangan Produk dan Layanan Digital, Keamanan Informasi dan Siber, Infrastruktur Digital, Sains Data dan Kecerdasan Artifisial, serta Komunikasi Publik dan Media Digital.
Keenam bidang tersebut menjadi landasan untuk memetakan kebutuhan kompetensi berdasarkan peran dan tanggung jawab ASN, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Dengan demikian, pengembangan kapasitas aparatur tidak hanya berorientasi pada penguasaan teknologi, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan target transformasi digital masing-masing instansi.
“Kompetensi ini harus dinilai tidak hanya untuk area industri korporasi, tapi sekarang juga masuk di ranah aparatur sipil negara. Dan ini tentu sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, baik di pemerintah pusat maupun daerah,” tutur Boni Pudjianto.
Lebih lanjut, Boni Pudjianto menjelaskan penyusunan PON ASN Digital mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diselaraskan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta Peta Okupasi Nasional Bidang Digital dan Keamanan Siber agar kompetensi digital ASN memiliki standar yang jelas dan dapat diterapkan dalam pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menekankan kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja melalui penerapan sistem merit.
“Dengan demikian, pemimpin digital bukan lagi sekadar mencari gelar ataupun sertifikasi saja, tetapi juga memperkuat kompetensi nyata yang kita kembangkan,” tegasnya.
Lebih dari itu, PON ASN Digital diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam merancang kebutuhan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, rekrutmen, hingga pengembangan karier ASN.
Pemetaan kompetensi yang lebih terstruktur juga membuka ruang bagi pengembangan kebijakan manajemen talenta dan sistem pengembangan karier yang lebih sesuai dengan kebutuhan transformasi digital.
Boni Pudjianto menambahkan bahwa penguatan kompetensi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045.
Kualifikasi talenta digital ASN ditempatkan sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan transformasi pemerintahan, sehingga diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan aparatur yang kompeten.
“Untuk itu, kami mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi industri, dan juga asosiasi pemimpin digital Indonesia untuk bersama-sama memanfaatkan PON ASN ini,” ucap Boni Pudjianto.
Komitmen penguatan kepemimpinan digital tersebut juga diwujudkan melalui program Digital Leadership Academy (DLA) yang diselenggarakan BPSDM Komdigi sejak 2021.
Program hasil kerja sama dengan mitra nasional dan internasional ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan digital, memperkuat kemampuan transformasi digital, serta mendorong peningkatan kinerja organisasi pemerintahan.
Pada 2026, pelaksanaan pelatihan kepemimpinan digital melalui DLA telah diikuti tiga instansi, yakni Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Pemerintah Kota Balikpapan, dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, termasuk melalui program DLA Executive.
Secara keseluruhan, jumlah peserta yang telah mengikuti program tersebut mencapai 205 orang.
Boni Pudjianto menegaskan pengembangan kepemimpinan digital tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri teknologi.
Digital Leader Summit 2026 yang menjadi penutup rangkaian DLA tahun ini sekaligus menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan, memahami perkembangan teknologi, serta memperkuat sinergi dalam membangun kebijakan pemerintahan digital.
“Kita ingin membangun ASN yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memimpin perubahan, menghadirkan inovasi, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berdampak kepada masyarakat,” ungkapnya.
Melalui peluncuran PON ASN Digital dan penguatan program kepemimpinan digital, Kemkomdigi mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, serta asosiasi pemimpin digital Indonesia untuk memanfaatkan peta okupasi tersebut sebagai acuan bersama.
Baca juga :
