Jakarta, SenayanTalks — Bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 tidak sepenuhnya disebabkan oleh cuaca ekstrem. Peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin menyebut, 80 persen dampak kerusakan banjir di Sumatera dipicu oleh kerusakan lingkungan, sementara faktor cuaca ekstrem hanya berkontribusi sekitar 20 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Erma dalam diskusi publik bertajuk “Risiko Cuaca Ekstrem dan Solusi Ekstrem” yang digelar secara daring, Kamis (18/12/2025).
“Energi dari Siklon Senyar hanya berdampak sekitar 20 persen terhadap kerusakan. Selebihnya dipicu oleh perubahan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan tata ruang,” ujar Erma.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, bencana banjir di tiga provinsi tersebut menyebabkan 1.059 orang meninggal dunia, 192 orang masih dinyatakan hilang, serta 147 rumah mengalami kerusakan. Jumlah korban ini tercatat lima kali lebih besar dibandingkan korban Siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur pada 2021, meskipun keduanya sama-sama termasuk siklon tropis kategori 3.
Menurut Erma, tingginya dampak bencana di Sumatera berkaitan erat dengan degradasi lingkungan. Ia merujuk pada jurnal American Meteorological Society (Matsui, Lakshmi, Small, 2005) yang menyebutkan bahwa tutupan lahan di darat memengaruhi pergerakan badai di laut.
“Ketika tutupan lahan masih terjaga, suhu permukaan lebih rendah akibat evaporasi sehingga badai cenderung menjauh dari daratan. Namun saat hutan ditebang dan lahan terbuka menjadi panas, siklon justru terdorong mendekati daratan,” jelasnya.
Erma juga memproyeksikan Sumatera menjadi wilayah paling rentan terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia hingga 20 tahun ke depan. Berdasarkan 14 model proyeksi hingga 2040, wilayah Sumatera Utara dan Riau diprediksi mengalami risiko hujan dan angin ekstrem tertinggi, terutama pada periode Desember–Januari.
“Kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat harus diperkuat karena risiko ini akan terus meningkat,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA) Farwiza Farhan, yang menyoroti masifnya kehilangan tutupan hutan di Aceh dalam satu dekade terakhir. Ia mengingatkan bahwa risiko banjir akibat pembukaan lahan sebenarnya telah lama dipetakan dalam rencana tata ruang pascatsunami 2004.
“Sejak awal sudah diketahui bahwa pembukaan lahan baru akan meningkatkan risiko bencana karena daya dukung lingkungan telah melampaui batas,” ujar Farwiza.
Ia juga mengutip penelitian Cut Azizah (IPB, 2020) yang menyebutkan 70 persen desa di Aceh Tamiang berisiko banjir bandang akibat kerusakan daerah aliran sungai (DAS), termasuk wilayah Aceh Timur dan Aceh Tenggara.
Di Sumatera Utara, peneliti Toba Initiative Delima Silalahi menilai bencana diperparah oleh keberadaan industri ekstraktif di sekitar wilayah terdampak. Menurutnya, masyarakat kerap menjadi korban pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
Delima juga mengkritik lambannya respons pemerintah. Tidak ditetapkannya bencana ini sebagai bencana nasional, menurutnya, menyulitkan koordinasi lintas daerah dan distribusi bantuan.
“Air bersih masih sulit di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Banyak warga mengungsi secara mandiri ke perbukitan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda menyoroti rendahnya alokasi anggaran kebencanaan pemerintah. Ia menyebut, anggaran penanggulangan bencana hanya sekitar 0,03 persen dari APBN dan terus mengalami penurunan.
“Dengan kondisi ini, pemulihan Aceh dan wilayah terdampak lainnya akan sangat berat. Bahkan bisa membutuhkan waktu hingga 30 tahun,” ujar Huda.
Ia menambahkan, anggaran pemulihan bencana yang disebut pemerintah sebesar Rp51,82 triliun belum mencakup aspek pembangunan manusia, sementara daerah seperti Aceh dan Sumatera Barat masih sangat bergantung pada dana transfer pusat.
Diskusi ini menegaskan bahwa bencana banjir di Sumatera bukan semata persoalan cuaca ekstrem, melainkan akibat panjang dari kerusakan lingkungan dan lemahnya kebijakan mitigasi. Tantangan berikutnya adalah sejauh mana negara mampu memperkuat perlindungan masyarakat di tengah meningkatnya risiko iklim.
Baca juga :
