Jakarta, SenayanTalks — Pusat Rehabilitasi YAKKUM bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, dan University of Sydney meluncurkan program riset One Map for Mental Health Atlas (OMMHA) melalui kick-off meeting tingkat nasional pada 8 April 2026.
Program ini bertujuan memetakan layanan kesehatan jiwa di Indonesia secara komprehensif, sekaligus menjawab keterbatasan data dan kesenjangan layanan yang selama ini menjadi tantangan utama di sektor kesehatan mental.
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, mengatakan ketersediaan data berbasis bukti di bidang kesehatan jiwa masih tertinggal dibandingkan penyakit menular.
“Dalam penyakit menular, evidence berbasis dalam negeri relatif banyak. Namun pada kesehatan jiwa, khususnya dalam perspektif public mental health, data dan penelitian masih sangat terbatas,” ujarnya dalam forum tersebut.
Ia menilai penelitian OMMHA berpotensi menjadi model berkualitas tinggi yang tidak hanya relevan di tingkat nasional, tetapi juga dapat menjadi rujukan global.
Sementara itu, Kepala Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN, Wahyu Pudji Nugraheni, menyoroti masih besarnya tantangan kesehatan jiwa di Indonesia, mulai dari keterbatasan layanan, kesenjangan akses, hingga belum terintegrasinya sistem informasi.
“BRIN menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah awal penelitian kolaboratif yang diharapkan memberi dampak nyata bagi penguatan layanan kesehatan,” katanya.
Penelitian OMMHA akan mengkaji jenis layanan kesehatan jiwa yang tersedia, tingkat pemanfaatannya, serta efektivitasnya di masyarakat. Peneliti utama dari PRYAKKUM, Ignatius Praptoraharjo, menjelaskan Kabupaten Kebumen dipilih sebagai lokasi awal atau learning site sebelum diperluas ke wilayah lain.
“Kami berharap model ini dapat direplikasi secara nasional setelah melalui pembelajaran awal,” ujarnya.
Dari perspektif internasional, penasihat riset dari University of Sydney, Hans Pols, menekankan pentingnya melibatkan individu dengan pengalaman langsung terkait kesehatan mental dalam penelitian.
“Kelompok dengan lived experience dapat membantu mengidentifikasi layanan yang sering kali tidak terlihat dalam sistem formal,” katanya.
Hal serupa disampaikan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, Dante Rigmalia, yang mendorong keterlibatan bermakna penyandang disabilitas psikososial dalam proses riset.
“Keterlibatan mereka penting agar hasil penelitian benar-benar merepresentasikan kebutuhan kelompok tersebut,” ujarnya.
Program Manager PRYAKKUM, M. Aditya Setiawan, menambahkan bahwa riset ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang yang telah dirancang sejak 2024 dan mulai berjalan pada September 2025.
Menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program, mengingat kompleksitas isu kesehatan jiwa yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Harapannya, kolaborasi ini dapat memperkuat sistem layanan dan kebijakan kesehatan jiwa di Indonesia,” kata Aditya.
Kick-off meeting ini diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai instansi, termasuk Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta media. Forum ini sekaligus menjadi ruang untuk membangun komitmen bersama dalam penguatan sistem kesehatan jiwa nasional berbasis data dan riset.
Baca juga :
