Medan, SenayanTalks — Komisi V DPR RI meminta pemerintah memastikan pembangunan Sekolah Rakyat menyasar keluarga tidak mampu secara merata. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan perkotaan dengan tingkat kemiskinan tinggi dinilai perlu menjadi perhatian dalam penentuan lokasi sekolah.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw saat kunjungan spesifik ke Sekolah Rakyat di Medan, Sumatera Utara.
Roberth mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang berhasil dibangun. Pemerintah perlu memastikan fasilitas tersebut hadir di wilayah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
“Semangat dari Bapak Presiden itu Sekolah Rakyat ini untuk ada di daerah-daerah masyarakat kecil, yang ada di daerah-daerah terpinggir,” kata Roberth.
Menurut dia, masih terdapat masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah yang belum memperoleh fasilitas pendidikan secara memadai. Karena itu, pembangunan Sekolah Rakyat perlu diarahkan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Jangan kita kejar target jumlah yang harus kita bangun setahun ini, tapi kita cari bagaimana target untuk daerah-daerah yang tidak mampu itu, nomor satu kita berikan untuk mereka,” ujarnya.
Roberth secara khusus meminta pemerintah memperhatikan wilayah 3T. Ia mengatakan keterbatasan anggaran pemerintah daerah, termasuk untuk penyediaan lahan, perlu menjadi pertimbangan pemerintah pusat.
“Daerah 3T itu harus wajib hadir di sana, tiap-tiap kabupaten, kota di daerah 3T itu punya. Dan itu pemerintah harus hadir, pemerintah pusat harus hadir,” kata dia.
Menurut Roberth, pemerintah daerah di sejumlah wilayah memiliki keterbatasan fiskal untuk menyediakan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat. Karena itu, pemerintah pusat dinilai perlu mengambil peran lebih besar dalam penyediaan fasilitas tersebut.
Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengatakan kebutuhan Sekolah Rakyat tidak hanya terdapat di wilayah 3T. Menurut dia, keluarga tidak mampu di kawasan perkotaan juga masih menghadapi persoalan akses pendidikan.
“Tidak hanya di wilayah 3T, seperti ini, Kota Medan, ada di kabupaten lain. Intinya adalah bagaimana, karena di kota-kota juga banyak anak-anak yang tidak bisa Sekolah Rakyat,” ujar Musa.
Mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 yang akrab disapa Ijeck itu mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan setiap daerah sebelum menentukan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Ia juga menyoroti rencana pembangunan Sekolah Rakyat dengan kapasitas hingga 4.000 siswa dalam satu lokasi. Menurut Musa, kapasitas sebesar itu perlu dikaji dari sisi pengawasan dan biaya pemeliharaan.
“Dengan Sekolah Rakyat yang sekarang dua lantai pun belum tentu terawasi sampai dua lantai. Apalagi itu nanti konsepnya empat lantai, sampai naik ke empat lantai, saya yakin tidak terawasi,” katanya.
Musa mengusulkan kapasitas sekolah tetap berada pada skala yang lebih terkendali dan pembangunan dibagi ke sejumlah wilayah.
Menurut dia, pendekatan tersebut dapat memperluas jangkauan penerima manfaat sekaligus memudahkan pengawasan. Jarak sekolah dengan keluarga siswa juga dapat tetap dijaga agar tidak terlalu jauh.
“Belum lagi biayanya sangat besar, dan juga pengawasan juga lebih banyak, biaya perawatan lebih besar. Daripada menjadi empat lantai, 4.000, mending tetap 2.000, tapi displit beberapa daerah,” ujar Musa.
Data Penerima Sekolah Rakyat Diperbaiki
Selain lokasi dan kapasitas sekolah, Roberth menyoroti ketepatan data penerima manfaat. Ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali data desil yang digunakan untuk menentukan masyarakat penerima program.
Menurut dia, masih ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi masyarakat dan data yang tercatat.
“Kita banyak mendapat masukan, kita banyak menemukan desil yang ada, yang dibuat oleh Badan Statistik kita. Itu ada orang yang dibilang tidak mampu, padahal orang mampu sekarang. Orang yang tidak mampu, tidak terdatar di dalam desil,” kata Roberth.
Ia meminta pemerintah memperbaiki pendataan agar Sekolah Rakyat benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
“Jangan cuma kejar kuota untuk menyenangkan Bapak Presiden. Buat 100 ditargetkan tahun ini, Bapak Presiden kami sudah. Di mana? Siapa yang terjangkau? Itu yang perlu dijabarkan,” ujarnya.
Bagi Komisi V DPR, pemerataan lokasi, kapasitas sekolah yang dapat diawasi, dan akurasi data penerima merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Baca juga :
