Search
Close this search box.

Fraksi PKS Dorong Pembentukan Bank Sampah Induk

Jakarta, SenayanTalks – Sebanyak 15 perwakilan Komunitas Bank Sampah dari Kabupaten Bekasi menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sirkular kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI. Aspirasi ini diterima langsung oleh Anggota Komisi XII DPR RI, H. Jalal Abdul Nasir, Ak., di Ruang Pleno Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dalam dialog yang berlangsung produktif, komunitas menyampaikan keprihatinan atas volume sampah harian Kabupaten Bekasi yang mencapai 2.000 ton, di mana hanya sekitar 800 ton yang bisa ditangani oleh pemerintah daerah. Sebanyak 1.200 ton sisanya masih dibuang ke sungai, laut, atau dibakar secara sembarangan, yang memicu pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan.

Menanggapi permasalahan tersebut, Jalal Abdul Nasir menegaskan pentingnya Bank Sampah Induk sebagai solusi sistematis untuk pengelolaan sampah terintegrasi di Kabupaten Bekasi.

“Kita fokus satu dulu: bagaimana Bank Sampah Induk bisa segera diwujudkan. Ini sejalan dengan visi Presiden RI yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan ciri negara maju,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya perluasan teknologi budidaya maggot untuk mengelola sampah organik, sebagai upaya pengurangan limbah rumah tangga dan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat.

Dalam diskusi, komunitas juga menyuarakan harapan agar produk daur ulang hasil bank sampah dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Jalal menyambut baik aspirasi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mendukung pelatihan digital marketing.

“Saya siap mensupport pelatihan digital marketing. Ini penting agar produk hasil olahan sampah bisa menjangkau pasar lebih luas. Tapi harus ada komitmen dan disiplin dari peserta pelatihan,” tegasnya.

Jalal Abdul Nasir mendorong komunitas agar segera melakukan audiensi resmi dengan Bupati Bekasi agar program Bank Sampah Induk bisa masuk ke dalam kebijakan daerah dan skema pendanaan APBD.

“Saya sarankan audiensi dilakukan sebelum Desember 2025. Jika belum ada respons dari pemerintah daerah, saya akan bantu carikan solusi alternatif agar program ini tetap berjalan,” tutup Jalal.


Baca juga :
Fraksi PKS Diminta Semakin Progresif dan Pro Rakyat
Berburu Gadget dan Makan di Senayan Trade Center

Artikel Terkait

Berita Sebelumnya