Belém, SenayanTalks – Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinan global dalam perdagangan karbon melalui penandatanganan Mutual Expression of Intent Generation-Based Incentive Programme bersama Global Green Growth Institute (GGGI). Penandatanganan berlangsung di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belém, Brasil, Kamis (13/11).
Kesepakatan ini menjadi tindak lanjut dari perjanjian bilateral Indonesia–Norwegia yang disebut sebagai salah satu kerja sama transaksi karbon terbesar di bawah mekanisme Article 6 Paris Agreement, dengan potensi pengurangan emisi mencapai 12 juta ton CO₂e.
Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam langkah Indonesia menuju perdagangan karbon berbasis teknologi.
“Hari ini kita mencapai titik penting yang menentukan capaian berikutnya dalam kerja sama Indonesia–Norwegia. Indonesia mampu menjadi pemimpin dalam implementasi perdagangan karbon melalui skema Article 6, ” ujar Hanif.
Hanif menjelaskan bahwa selama ini perdagangan karbon bilateral Indonesia–Norwegia berbasis Nature-Based Solutions (NBS) dengan skema Result-Based Contribution (RBC). Namun, melalui kesepakatan baru ini, Indonesia membuktikan kemampuan memperluas perdagangan karbon ke technology-based solutions.
“Ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi pemimpin global, sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat energi terbarukan dan perdagangan karbon multisektor,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, menyampaikan apresiasi atas inisiatif strategis ini.
“Bagi Norwegia, kesepakatan ini baru langkah awal. Kami yakin kolaborasi ini akan membuka jalan bagi kerja sama yang lebih kuat di bidang teknologi dan investasi hijau,” kata Eriksen.
Ia juga menilai Indonesia sebagai negara yang siap memimpin agenda perdagangan karbon internasional.
“Program ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk memperluas skema ini secara global. Langkah ini memberikan sinyal positif bagi sektor swasta dan pemerintah di seluruh dunia,” ujarnya.
Skema pembiayaan karbon
Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi PLN untuk mempercepat transisi energi nasional.
“Perubahan iklim membutuhkan solusi kolektif global. Kesepakatan ini menjadi langkah konkret PLN dan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis iklim yang semakin nyata,” kata Evy.
Ia menambahkan bahwa kerja sama ini menjadi langkah penting dalam mempersiapkan skema pembiayaan karbon generasi baru di Indonesia.
“PLN tidak hanya menyiapkan transaksi karbon bilateral pertama di dunia, tetapi juga fondasi carbon financing terbesar untuk proyek energi terbarukan di Indonesia,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, Indonesia memperkenalkan Generation-Based Incentive (GBI), sebuah skema yang mendukung pencapaian Nationally Determined Contributions (NDC), terutama dalam pengurangan emisi karbon, percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan ketergantungan pada batu bara.
Dokumen yang ditandatangani menjadi landasan penyusunan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) untuk pembelian Internationally Transferred Mitigation Options (ITMOs) dalam mekanisme perdagangan karbon internasional.
Baca juga :
