Jakarta, SenayanTalks — Indonesia menghadapi ancaman serius terhadap ketahanan energi akibat tingginya impor bahan bakar minyak (BBM). Sepanjang 2024, nilai impor BBM menembus Rp654 triliun, angka yang dinilai tidak lagi berkelanjutan.
Untuk itu, pemerintah menargetkan dimulainya substitusi impor ke bioethanol pada 2027. Namun, sejumlah pakar menilai bahwa keberhasilan agenda besar ini sangat bergantung pada kolaborasi terpadu dari hulu hingga hilir.
Dalam diskusi Kagama Leaders Forum (KLF) #4 yang digelar di Griya Arifin Panigoro, Jakarta, para narasumber menegaskan bahwa konversi bioethanol tidak bisa berdiri sendiri sebagai proyek produksi, melainkan membutuhkan integrasi penuh seluruh rantai pasok, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi di SPBU.
Presiden Direktur Medco Papua, Budi Basuki, menekankan bahwa persoalan fundamental pengembangan bioethanol terletak pada ketersediaan bahan baku seperti tebu, singkong, dan jagung. Ia menyebut banyak pabrik bioethanol yang saat ini tidak dapat beroperasi optimal karena pasokan yang tidak stabil.
“Salah satu masalah kunci pengembangan bioethanol adalah feedstock. Kita bisa memulai dari pabrik bioethanol yang ada, yang kini operasinya banyak terkendala suplai bahan baku. Di sinilah pemerintah perlu mengeluarkan regulasi untuk menjamin bahan baku ini,” ujarnya.
Menurut Budi, tanpa kolaborasi yang kuat antara petani, pabrik pengolah, dan produsen bioethanol, potensi fluktuasi produksi akibat musim, harga bahan baku yang tidak stabil, serta persaingan kebutuhan pangan akan terus menghambat percepatan transisi energi berbasis bioethanol.
Ia menambahkan bahwa integrasi hulu–hilir akan menurunkan biaya produksi melalui optimalisasi rantai pasok, sekaligus membuat harga bioethanol lebih kompetitif dibandingkan bensin.
Pada saat yang sama, pemerintah disebut perlu memastikan harmonisasi regulasi untuk memperlancar proses menuju adopsi bioethanol berskala nasional. Standarisasi blending seperti E10 atau E20, jaminan pasokan bahan baku, harga acuan, insentif pajak, dan roadmap jangka panjang dinilai menjadi fondasi penting untuk menarik investasi industri bioethanol.
Guru Besar dari Pusat Studi Energi (PSE) UGM, Prof. Irham, mengingatkan bahwa kerja sama tidak boleh hanya melibatkan pelaku industri besar, tetapi juga para petani yang memasok bahan baku.
“Namanya sinergi hulu–hilir, kita tak boleh jalan sendiri-sendiri. Kita harus mengajak semua stakeholders, termasuk petani sebagai penyedia bahan baku,” katanya.
Kagama Leaders Forum #4 yang digelar bersama Medco Foundation menjadi wadah jejaring antara akademisi, industri, dan regulator. Inisiatif ini mempertemukan Pusat Studi Energi UGM dengan berbagai pelaku ekosistem bioethanol seperti Pertamina RNE, Medco Energy, Pertamina Patra Niaga, PTPN, hingga Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk menyatukan langkah menghadapi tantangan transisi energi.
Ketua Harian PP Kagama, Budi Karya Sumadi, menegaskan pentingnya kerja kolektif untuk mempercepat kemandirian energi nasional.
“Kita harus bahu-membahu menghimpun seluruh stakeholders mewujudkan kemandirian energi melalui pengembangan bioethanol,” ujarnya.
Melalui kolaborasi strategis ini, KLF optimistis bahwa percepatan substitusi impor BBM dengan bioethanol dapat tercapai sesuai target pemerintah pada 2027. Langkah ini disebut sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan energi sekaligus mendorong industri hijau yang lebih berkelanjutan.
Baca juga :
