Bogor, SenayanTalks — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan komitmennya untuk memperluas akses transportasi umum massal hingga ke kawasan perumahan subsidi, sebagai dukungan terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, konektivitas transportasi menjadi elemen penting dalam mewujudkan hunian layak yang terjangkau sekaligus berdaya guna. Untuk itu, Kemenhub siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), maupun sektor swasta.
“Kementerian Perhubungan siap berkolaborasi, baik dengan pemerintah daerah, BUMN, maupun swasta dalam mendukung dan mendorong akses transportasi umum hingga ke kawasan perumahan subsidi,” ujar Dudy seusai menghadiri Akad Massal 26.000 KPR Sejahtera FLPP oleh Presiden Prabowo di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9).
Kegiatan Akad Massal yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan BP Tapera ini digelar secara hybrid. Sebanyak 200 masyarakat berpenghasilan rendah dari berbagai profesi mengikuti akad secara langsung di lokasi acara, sementara 25.800 akad lainnya dilakukan secara daring dan tersebar di 100 titik di 33 provinsi.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan program rumah subsidi ini. Ia menekankan pentingnya penyediaan perumahan rakyat tidak hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi nasional.
“Saya sangat bangga dan bahagia, serta mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras. Perumahan selain memenuhi kebutuhan penting bagi rakyat berpenghasilan rendah, juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi,” ujar Prabowo.
Sebagai langkah lanjutan, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Integrasi Antarmoda tengah mengkaji kebijakan subsidi untuk angkutan pengumpan (feeder) guna memperluas layanan transportasi publik yang terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Kebijakan ini bertujuan menghubungkan sistem transportasi utama dengan kawasan-kawasan perumahan subsidi, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat dari tempat tinggal menuju pusat aktivitas seperti tempat kerja, sekolah, dan fasilitas publik lainnya.
Selain itu, Kemenhub juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah kota untuk memastikan kualitas layanan transportasi publik tetap terjaga di setiap titik integrasi.
“Harapannya, integrasi transportasi bisa semakin luas, menjangkau hingga ke kawasan perumahan rakyat. Dengan layanan yang aman dan nyaman, semakin banyak masyarakat yang beralih ke transportasi publik,” tambah Dudy.
Dukung mobilitas rerjangkau
Langkah strategis Kemenhub ini sejalan dengan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan terintegrasi. Dengan akses transportasi yang baik, masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang layak, tetapi juga kemudahan mobilitas yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan kawasan baru berbasis perumahan rakyat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah secara berkelanjutan.
Baca juga :
