Jakarta, SenayanTalks – Merebaknya kerusuhan dalam beberapa pekan terakhir dinilai sebagai tanda krisis kepercayaan rakyat terhadap DPR RI. Di tengah situasi tersebut, Majlis Mujadalah Kiai Kampung (MKK) meluncurkan seruan moral bertajuk Mau’idlah Kebangsaan, yang berisi kritik tajam sekaligus rekomendasi reformasi lembaga legislatif.
Dalam dokumen yang dibacakan Kamis (4/9/2025), MKK menilai berbagai produk undang-undang DPR tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat. Kebijakan seperti kenaikan pajak dan tunjangan pejabat disebut memicu kecemburuan sosial dan memperlebar jurang antara wakil rakyat dengan masyarakat.
“Berbagai produk undang-undang yang dihasilkan DPR dirasakan tidak lagi mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Hal ini didukung oleh kebijakan yang justru menambah kesengsaraan rakyat,” tulis MKK.
Tidak berhenti pada kritik, MKK juga menawarkan solusi. Mereka mendorong reformasi DPR melalui audit anggaran yang transparan, pembersihan dari praktik korupsi dan tindakan amoral, serta penghapusan fasilitas berlebihan yang menimbulkan kecemburuan publik.
Selain itu, MKK meminta penetapan Key Performance Indicator (KPI) DPR yang bisa diakses publik agar kinerja wakil rakyat dapat dinilai secara objektif.
MKK juga menegaskan perlunya pengawasan ketat atas kebijakan pemerintah. Beberapa undang-undang yang dinilai membebani rakyat diminta segera dicabut dan diganti dengan regulasi yang berpihak pada kepentingan publik.
Pasal 33 UUD 1945 disebut harus kembali menjadi landasan utama pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.
“Revisi dan pembatalan terhadap undang-undang yang bertentangan dengan pasal ini harus segera dilakukan,” tegas MKK.
MKK juga menuntut DPR membuka akses komunikasi yang lebih luas bagi rakyat. Prosedur birokrasi yang rumit dinilai hanya memperlebar jarak antara wakil rakyat dan masyarakat.
Seruan ini ditandatangani oleh sejumlah tokoh lintas bidang, di antaranya:
- Prof. Dr. R. Siti Zuhro
- Drs. Marsudi Syuhud
- Dr. Ngatawi Al Zastrouw
- Prof. Effendi Gazali
- Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi
- Wahyu Muryadi
- Mohamad Najib Salim Atamimi
- Teddy Risnandi
Bagi MKK, Mau’idlah Kebangsaan bukan sekadar kritik, tetapi wujud partisipasi dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
“Demikian saran dan masukan ini disampaikan sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan nyata,” demikian penutup seruan tersebut.
Baca juga :
