Jakarta, SenayanTalks – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh digitalisasi Program Perlindungan Sosial, khususnya melalui penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara cepat, akurat, dan aman.
Dalam rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Jakarta, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa infrastruktur digital telah dipersiapkan secara matang, terutama melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang menjadi kunci integrasi data antarlembaga dan pemda.
“Kami sedang menguji ketahanan SPLP terhadap lonjakan data, termasuk pengujian keamanan bersama BSSN. Sistem ini harus benar-benar tangguh karena menjadi tulang punggung digitalisasi bansos,” ujar Meutya, Jumat (4/7/2025).
SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah) merupakan infrastruktur strategis dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang berfungsi mengintegrasikan layanan dan data bantuan sosial antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah secara real-time dan aman.
Meutya meminta semua pihak agar terbuka dalam memberikan akses data yang berkaitan dengan program perlindungan sosial agar penyaluran bansos PKH tepat sasaran, terutama bagi masyarakat prasejahtera.
“Semakin akurat datanya, semakin efisien pula penyaluran bantuannya. Prinsipnya, satu data dan satu sistem,” tambah Meutya.
Senada dengan Meutya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan bagian dari prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan reformasi layanan publik dan efisiensi anggaran sosial.
“Saya minta seluruh kementerian dan lembaga mempercepat integrasi data. Kita punya peluang besar untuk membuat sistem penyaluran bantuan sosial yang transparan, efisien, dan bebas dari manipulasi,” tegas Luhut.
Ia juga mendorong agar sinergi antarsektor yang sudah terjalin dapat terus dikembangkan dengan sistem monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program.
Turut hadir dalam rapat tersebut Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Mira Tayyiba, yang turut memastikan kesiapan teknis dalam implementasi SPLP secara nasional.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi transformasi digital nasional, yang tidak hanya mempercepat pelayanan publik, tetapi juga memastikan bahwa bantuan sosial sampai kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, secara tepat waktu dan tanpa penyimpangan.
Baca juga :
Sekolah Rakyat Yogyakarta Terhubung Internet 100–200 Mbps
Berburu Gadget dan Makan di Senayan Trade Center
