Jakarta, SenayanTalks — Setelah lebih dari satu tahun masa kerja DPR RI periode 2024–2029, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif kembali dipertanyakan. Melalui platform pilihantanpabeban.id, lembaga Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) memetakan sikap 580 anggota DPR terhadap kebijakan pengendalian konsumsi rokok.
Hasilnya, hanya 55 legislator yang mendukung kebijakan pengendalian rokok, sementara 88 menolak atau bersikap kontra. Sisanya tidak menunjukkan sikap, menandakan lemahnya keberpihakan terhadap isu kesehatan publik yang berdampak langsung pada generasi muda.
Ketua IYCTC, Manik Marganamahendra, menyebut hasil ini mencerminkan tantangan serius dalam politik kebijakan Indonesia.
“Kita melihat semakin kuatnya pengaruh industri dalam proses legislasi. Suara kesehatan publik belum menjadi prioritas utama DPR, dan orang muda masih dianggap figuran, bukan mitra dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Manik menyoroti pernyataan salah satu anggota DPR, Mukhamad Misbakhun, yang menyebut “tidak ada otopsi yang membuktikan seseorang meninggal karena rokok.”
“Pernyataan itu keliru secara ilmiah. Ratusan studi medis termasuk WHO dan CDC telah membuktikan rokok sebagai penyebab utama kanker paru, stroke, dan jantung. Yang membunuh bukan batang rokoknya, tapi penyakit yang muncul akibatnya,” tegas Manik.
Menurutnya, pernyataan semacam ini berbahaya karena menyesatkan publik dan melemahkan upaya edukasi kesehatan, terutama di kalangan anak dan remaja.
DPRemaja 4.0: Wadah Partisipasi Politik Anak Muda
Dalam forum Road to DPRemaja 4.0: Memperkuat Partisipasi Bermakna Orang Muda dalam Kebijakan Publik yang digelar secara daring, IYCTC mendorong lahirnya ruang partisipasi alternatif bagi generasi muda untuk memahami proses pembuatan kebijakan publik.
“Kita tidak bisa terus berharap DPR yang sama akan membuat keputusan berbeda tanpa dorongan publik. Karena itu, DPRemaja hadir untuk melatih orang muda berpikir kritis, menyuarakan aspirasi berbasis data, dan memahami bagaimana kebijakan dibuat,” tambah Manik.
Forum ini mempertemukan politisi muda, anggota DPRD, konten kreator sosial-politik, dan alumni DPRemaja untuk berbagi pengalaman dalam membangun kepercayaan publik melalui kerja nyata.
Ketua Panitia Raperda Kawasan Tanpa Rokok DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, menegaskan bahwa kepercayaan publik dibangun dari kredibilitas dan kehadiran nyata.
“Keputusan berbasis data sering justru datang dari orang muda yang mau turun langsung mendengar warga,” ujarnya.
Sementara itu, politisi muda Syaeful Mujab menilai orang muda perlu melihat politik sebagai ruang strategis, bukan kotor.
“Kalau kita menyerahkan politik hanya pada yang punya uang dan kuasa, jangan heran kalau kebijakannya juga hanya berpihak ke mereka,” tegasnya.
Dari Lombok Barat, dr. Syamsuriansyah, anggota DPRD sekaligus penggerak sosial masyarakat pesisir, menambahkan pentingnya memastikan aspirasi publik benar-benar masuk dalam perencanaan kebijakan daerah.
Tantangan Politik Digital
Konten kreator sosial-politik Buzzer, dari kanal Based(less) Indonesia Show, menyoroti fenomena “politik digital” yang ramai di media sosial namun minim aksi nyata.
“Sekarang semua orang ngomong politik di timeline, tapi partisipasi nyatanya masih kecil. Demokrasi kita baru 27 tahun, masih belajar jalan,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya berani bersuara dan cerdas berpartisipasi.
“Kalau di rumah nggak nyaman, kita protes ke orang tua. Kalau di negara ini nggak nyaman, ya pemerintah itu orang tua kita. Komplain aja, tapi dengan cara yang cerdas.”
DPRemaja Jadi Simulasi Parlemen untuk Generasi Muda
Program Dewan Perwakilan Remaja (DPRemaja) menjadi wadah pembelajaran kebijakan publik bagi anak muda di Jakarta, Semarang, dan Lombok Utara. Peserta mendapatkan pelatihan advokasi, simulasi parlemen, hingga kegiatan reses lokal selama satu tahun.
“DPRemaja bukan sekadar advokasi, tapi ruang untuk melatih keberanian bicara, mendengar, dan membuat perubahan nyata,” tutup Manik.
Baca juga :
