Jakarta, SenayanTalks — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan pemerintah dan institusi pendidikan akan krisis akses dan keadilan dalam sistem pendidikan nasional, khususnya terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang kembali menuai banyak keluhan dari masyarakat. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional diperlukan mengingat sejumlah permasalahan masih mewarnai proses SPMB tahun ini.
Ketua YLKI, Niti Emiliana, menyampaikan bahwa layanan pendidikan baik negeri maupun swasta merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin negara. Namun, setiap tahun, persoalan yang sama terus berulang tanpa perbaikan signifikan.
“Pendidikan adalah hak dasar warga negara. Konsumen layanan pendidikan berhak atas informasi yang jelas, akses yang adil, dan kualitas yang layak. Sayangnya, hingga kini kami masih menerima banyak pengaduan soal kecurangan, pungutan liar, hingga sistem online SPMB yang tidak transparan dan rentan eror,” tegas Niti.
YLKI juga menyoroti beban berat yang dihadapi ribuan keluarga di tengah melonjaknya biaya pendidikan swasta dan terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil ditandai dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan resesi, banyak orang tua yang akhirnya terpaksa mencari pinjaman online berbunga tinggi demi bisa menyekolahkan anak-anak mereka.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Negara harus hadir, misalnya dengan memberikan subsidi untuk siswa yang tak lolos ke sekolah negeri, agar mereka tidak jatuh ke jeratan pinjaman online hanya untuk bayar uang pangkal sekolah swasta,” tambah Niti.
YLKI mencatat sejumlah masalah kritis dalam pelaksanaan SPMB 2025, antara lain gangguan sistem online dan kesulitan akses data; praktik pungutan liar dan ketidakjelasan informasi pendaftaran; minimnya sosialisasi dan transparansi proses seleksi; dugaan manipulasi nilai rapor dan kecurangan administratif.
“Setiap tahun, masalah ini selalu berulang. Kami meminta evaluasi menyeluruh atas sistem SPMB secara nasional, termasuk pembenahan infrastruktur IT dan penguatan sistem verifikasi data,” ungkap Niti.
Dengan realitas yang selalu berulang setiap tahunnya, maka YLKI sebagai wakil konsumen jasa pendidikan mendesak Pemerintah dan institusi pendidikan untuk segera mengambil langkah konkret dan revolusioner:
- Mengambil inisiatif jalan keluar segera evaluasi menyeluruh terhadap kasus-kasus pendidikan dan SPMB yang mencuat di media massa dalam beberapa hari terakhir ini, termasuk menyelesaikan keluhan terkait teknis sistem, data, dan dugaan kecurangan.
- Menyiapkan kapasitas sekolah yang memadai dan berkelanjutan berdasarkan jumlah murid dengan prediksi pertumbuhan yang valid. Perencanaan yang matang harus dilakukan untuk menghindari krisis daya tampung setiap tahunnya.
- Memberikan subsidi pendidikan untuk biaya masuk sekolah swasta bagi masyarakat yang membutuhkan yang tidak dapat masuk sekolah negeri. Tujuannya adalah untuk menghindari keterbatasan ekonomi para orang tua di tengah gelombang resesi dan PHK yang memaksa mereka berhutang, terutama lewat fasilitas pinjaman online dengan bunga besar yang sangat merugikan.
- Melakukan pembenahan menyeluruh pada sistem SPMB, memastikan sistem daring yang kuat, stabil, anti-eror, dan mudah diakses. Peningkatan keamanan data dan mekanisme verifikasi yang akurat sangat krusial.
- Menghentikan praktik gonta-ganti kurikulum yang menimbulkan kebingungan bagi para pengajar dan stakeholder dunia pendidikan lainnya. Fokuskan pada implementasi yang konsisten dan evaluasi berkala.
- Meningkatkan kesejahteraan guru dan fasilitas pemenuhan sarana belajar mengajar. Ini adalah fondasi untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang memadai dan mampu bersaing di dunia global.
- Menjamin kesamaan gerak dan langkah antara Kementerian Pendidikan di tingkat pusat dan daerah dengan pimpinan daerah. Hindari dualisme kebijakan pendidikan yang akan diterapkan di wilayahnya, demi terciptanya sinergi yang efektif.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses SPMB, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil. Sediakan kanal pengaduan yang efektif, responsif, dan independen untuk menindaklanuti setiap keluhan dan indikasi kecurangan.
Selain itu, YLKI mengajak masyarakat untuk melaporkan setiap bentuk ketidakadilan, pungutan liar, hingga kecurangan dalam proses pendidikan melalui kanal resmi YLKI.
“YLKI akan terus mengawal hak konsumen layanan pendidikan. Masyarakat tidak perlu takut melapor. Kami siap membantu dan menyuarakan aspirasi para orang tua dan siswa,” pungkas Niti.
Baca juga :
Resmi Dimulai 14 Juli 2025, Sekolah Rakyat Targetkan Anak dari Keluarga Tidak Mampu
Berburu Gadget dan Makan di Senayan Trade Center
