Jakarta, SenayanTalks – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat tidak boleh menurunkan kualitas maupun kecepatan layanan publik.
Kebijakan WFH yang mulai berlaku sejak 1 April 2026 disebut sebagai bagian dari transformasi budaya kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk meningkatkan efisiensi serta pemanfaatan teknologi digital.
“WFH ini bukan hari libur tambahan. Tidak boleh mengurangi efektivitas, tidak boleh mengurangi produktivitas, dan juga tidak boleh mengganggu kecepatan pelayanan dari kementerian,” kata Meutya dalam apel pagi di Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Meutya menjelaskan kebijakan tersebut dirancang untuk menekan mobilitas pegawai sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Langkah ini mencakup pembatasan perjalanan dinas, pengurangan penggunaan kendaraan operasional, serta pengalihan anggaran ke program prioritas nasional.
Menurut dia, perubahan pola kerja ini harus tetap diimbangi dengan kinerja yang terukur dan optimal.
Kemkomdigi Diminta Jadi Contoh
Sebagai kementerian yang memimpin transformasi digital nasional, Kementerian Komunikasi dan Digital diminta menjadi contoh dalam penerapan pola kerja fleksibel berbasis teknologi.
“Kita justru harus menjadi contoh utama bahwa bekerja di luar kantor secara daring tetap dapat memberikan hasil yang maksimal dan juga terukur,” ujar Meutya.
Meutya juga mengingatkan bahwa situasi global yang dinamis menuntut seluruh pegawai tetap disiplin dan fokus dalam bekerja. Ia meminta jajaran kementerian menjaga ritme kerja serta memperkuat kolaborasi.
“Kita harus tetap fokus, tetap tenang, tetap produktif, dan saling bahu-membahu. Yang dihadapi dunia saat ini bukan hal yang mudah,” katanya.
Ia menambahkan, kepemimpinan yang solid dan komunikasi internal yang selaras menjadi kunci agar kebijakan WFH dapat berjalan efektif di seluruh lini organisasi.
“Tidak boleh ada beda semangat di atas dengan semangat di bawah. Kalau ini terjadi, kita akan kesulitan,” ujarnya.
Baca juga :
