Jakarta, SenayanTalks — Janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan subsidi angkutan umum hingga kini belum terealisasi. Di tengah situasi tersebut, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan subsidi motor listrik yang dinilai salah sasaran, lalu mengalihkan anggaran tersebut untuk subsidi angkutan umum.
Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, menegaskan bahwa subsidi motor listrik tidak menjawab krisis daya beli masyarakat.
“Di tengah tabungan masyarakat yang habis dan tekanan inflasi, pemerintah justru mendorong konsumsi baru melalui subsidi motor listrik. Ini malah akan memberi beban baru, bukan obat bagi rakyat yang butuh kebijakan untuk meringankan pengeluaran, dan menambah pendapatan,” tegas Tory dalam keterangan pers, Selasa (9/9/2025).
Subsidi tidak tepat
MTI menilai kebijakan subsidi motor listrik hadir di waktu yang tidak tepat. Kondisi ekonomi rumah tangga saat ini menunjukkan daya beli melemah dan tabungan masyarakat menipis. Alih-alih memberikan solusi, subsidi untuk motor justru menambah beban baru berupa cicilan dan biaya perawatan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa biaya transportasi menggerogoti 30–40 persen pendapatan masyarakat miskin kota. Artinya, transportasi menjadi salah satu faktor terbesar penyebab sulitnya warga memenuhi kebutuhan dasar.
“Subsidi motor listrik sama sekali tidak menyentuh akar masalah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah keringanan biaya transportasi sehari-hari, bukan fasilitas untuk menambah liabilitas baru,” jelas Tory.
Menurut MTI, solusi nyata adalah mengalihkan anggaran subsidi motor listrik menjadi subsidi angkutan umum. Skema ini dianggap mampu langsung meningkatkan pendapatan siap pakai (disposable income) masyarakat miskin kota, karena biaya transportasi harian mereka berkurang signifikan.
“Subsidi angkutan umum adalah cara paling efektif untuk pengentasan kemiskinan struktural. Biaya transportasi yang dihemat akan langsung bisa dialihkan untuk beli makan, sekolahkan anak, atau berobat. Ini stimulus ekonomi riil yang langsung dirasakan di tingkat akar rumput dan memiliki multiplier effect luas,” tambah Tory.
Wakil Ketua MTI, Djoko Setijowarno, juga menegaskan bahwa subsidi motor listrik gagal menjadi stimulus ekonomi.
“Harapan pemerintah bahwa motor listrik bisa memperluas lapangan kerja atau menaikkan pendapatan sangat meleset. Justru subsidi ini menggerus APBN yang seharusnya dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
MTI juga menyoroti bahwa di sejumlah daerah, justru terjadi pemotongan subsidi angkutan umum. Kondisi ini dinilai kontraproduktif dengan upaya membangun budaya penggunaan transportasi publik yang sudah mulai tumbuh.
“Kami prihatin, pemotongan subsidi angkutan umum justru sedang terjadi di beberapa daerah. Ini menggagalkan budaya baik yang sudah dibangun susah payah. Pemerintah pusat harus memimpin dengan contoh, mengalihkan subsidi motor listrik untuk memperkuat layanan angkutan umum, bukan melemahkannya,” ujar Djoko.
MTI menegaskan siap berdialog dengan pemerintah dan DPR untuk memastikan kebijakan transportasi lebih pro-rakyat, pro-lingkungan, dan berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan.Rekomendasi Konkret MTI
Sebagai langkah solutif, MTI menyampaikan tiga rekomendasi utama kepada pemerintah:
- Menghentikan kebijakan subsidi motor listrik.
- Mengalihkan anggaran ke subsidi angkutan umum nasional untuk pembangunan, penyelenggaraan, maupun pengelolaan.
- Menjadikan subsidi angkutan umum sebagai program prioritas pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga :
