Jakarta, SenayanTalks — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa masa depan ketahanan energi nasional sangat bergantung pada kejelasan arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan kilang minyak. Ia menilai pemerintah perlu segera memastikan konsistensi kebijakan energi, terutama terkait pengendalian konsumsi BBM dan realisasi bauran energi nasional.
Sugeng menyebut bahwa pengembangan kilang tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, akar persoalan justru berada pada kebijakan pemerintah yang belum tegas dalam mengatur konsumsi BBM dan pengendalian jumlah kendaraan berbahan bakar fosil.
“Pertumbuhan mobil BBM masih lebih tinggi dibandingkan Electric Vehicle (EV). EV tumbuh 12% per tahun, tapi kendaraan BBM tetap naik lebih cepat. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan BBM jika konsumsi tidak dikendalikan?” ujar Sugeng di Jakarta.
Sugeng menilai bahwa meski pemerintah telah menunjuk PT Pertamina (Persero) untuk memperluas kapasitas kilang, arah kebijakan energi yang tidak jelas membuat roadmap pembangunan kilang berjalan lambat. Ia menekankan perlunya keputusan strategis pemerintah di tengah dinamika global dan dampak pandemi yang sempat mengganggu rencana energi nasional.
“Roadmap pembangunan kilang sudah ada sejak lama. Tapi tanpa arahan jelas dari pemerintah, pengembangannya tidak bisa optimal. Ketahanan energi membutuhkan kepastian,” katanya.
Sugeng juga menyoroti pentingnya meningkatkan fleksibilitas kilang agar tidak bergantung pada satu jenis crude oil. “Harus diperbarui RDMP, bukan hanya kapasitas tapi juga fleksibilitas,” ujarnya.
Kilang baru dibutuhkan
Sugeng menegaskan bahwa pengembangan kilang juga penting untuk memenuhi kebutuhan industri petrokimia yang selama ini masih sangat bergantung pada impor. Ia menilai konsep New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban sangat relevan untuk menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
“NGRR Tuban bagus konsepnya. Untuk sustain secara ekonomi, kilang harus dikembangkan menjadi petrochemical industry complex agar nilai keekonomiannya meningkat,” kata Sugeng.
Terkait kelanjutan proyek NGRR Tuban, Sugeng menegaskan bahwa pemerintah harus turun tangan secara serius. Menurutnya, persoalan yang menghambat proyek tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh Pertamina, melainkan membutuhkan diplomasi antarnegara.
“Harus ada G to G. Presiden Prabowo perlu melobi Amerika Serikat. Pertamina sudah investasi ratusan juta dolar. Proyek ini harus jalan, jangan sampai jadi proyek mangkrak,” tegasnya.
Pertamina saat ini menggarap proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) yang mencakup revitalisasi beberapa kilang utama seperti Kilang Balikpapan menjadi proyek terbesar dengan target kenaikan kapasitas dari 260.000 menjadi 360.000 barel per hari. Proyek ini ditargetkan rampung akhir tahun.
Selain itu, Kilang Balongan telah menyelesaikan revamping, meningkatkan kapasitas dari 125.000 menjadi 150.000 barel per hari.
Adapun Kilang Cilacap, Dumai, dan Plaju difokuskan pada peningkatan fleksibilitas untuk mengolah minyak mentah berkandungan sulfur tinggi (sour crude).
Di Cilacap dan Dumai, Pertamina juga mengembangkan green refinery untuk menghasilkan bahan bakar rendah emisi sesuai agenda transisi energi nasional.
Baca juga :
