Surabaya, SenayanTalks — Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Ahyar, menegaskan bahwa KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Keputusan tersebut bersifat final dan menandai bahwa seluruh kewenangan serta penggunaan atribut Ketua Umum tidak lagi memiliki legitimasi.
Pernyataan tersebut disampaikan KH Miftachul Ahyar usai silaturahmi Rais Aam PBNU bersama para Syuriah PBNU dan PWNU di Kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” tegasnya.
Rais Aam menegaskan bahwa keputusan Syuriah PBNU telah disusun berdasarkan data dan kondisi riil tanpa motif lain di luar risalah rapat.
“Semua sesuai fakta. Tidak ada motif lain selain yang tertulis dalam risalah rapat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tindakan atau keputusan atas nama Ketua Umum setelah tanggal tersebut tidak lagi sah secara organisasi.
Untuk memastikan roda organisasi berjalan normal, PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat.
“Kita ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” kata KH Miftach.
Langkah ini dipandang penting untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan memastikan proses organisasi tetap stabil di tengah dinamika internal.
Bentuk Tim Pencari Fakta
Menghadapi dinamika opini publik dan berbagai informasi yang beredar di media arus utama maupun media sosial, PBNU membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang akan bekerja secara menyeluruh dan mendalam.
Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir ditunjuk sebagai pengarah TPF.
Sebagai langkah pendukung investigasi, implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sementara hingga proses TPF selesai. Adapun implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.
KH Miftachul Ahyar juga mengajak seluruh warga NU untuk menjaga keteduhan organisasi dengan kembali pada Khittah Nahdlatul Ulama, mengedepankan kejujuran, akhlak mulia, dan kepentingan bersama.
“Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” ujarnya.
Baca juga :
