Jakarta, SenayanTalks — Program pembenahan angkutan umum di 20 kota yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dinilai terancam gagal akibat penurunan drastis anggaran subsidi skema buy the service (BTS).
Pengamat transportasi dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengungkapkan bahwa sejak awal dijalankan pada 2020, anggaran BTS sempat meningkat hingga 2023, namun kembali merosot tajam.
“Tahun 2020 anggarannya Rp56 miliar, 2021 naik menjadi Rp292 miliar, 2022 Rp550 miliar, 2023 Rp625 miliar. Namun tahun 2024 turun ke Rp437 miliar, tahun 2025 hanya Rp177 miliar, dan rencana 2026 malah tinggal Rp80 miliar,” tutur Djoko melalui pesan singkatnya, Jumat (15/8/2025).
Menurut Djoko, tren ini menunjukkan rendahnya keberpihakan pemerintah pusat dalam membenahi transportasi umum di daerah. Padahal, penyelenggaraan angkutan umum adalah amanat Pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan layanan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
“Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sudah berjanji memberikan subsidi transportasi umum. Mestinya Menteri Perhubungan menindaklanjuti dengan menambah anggaran tiap tahun, apalagi ada 514 pemerintah daerah di Indonesia yang harus didukung,” tegas Djoko.
Ia menjelaskan, anggaran BTS seharusnya menjadi stimulan bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan pendanaan melalui APBD setelah dua hingga tiga tahun menerima dana dari APBN. Tanpa dukungan berkelanjutan, program ini sulit memberi dampak nyata bagi mobilitas warga.
Djoko menambahkan, transportasi umum yang terjangkau memiliki peran besar dalam memberikan akses setara bagi semua orang untuk menikmati peluang, kebebasan, dan kualitas hidup yang lebih baik.
“Program angkutan umum membantu masyarakat bermobilitas dengan biaya murah, apalagi di tengah kondisi ekonomi sulit atau ketika banyak warga kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Djoko mengingatkan, manfaat program angkutan umum sangat membantu masyarakat bermobilitas dengan biaya murah di tengah kesulitan warga yang sedang kesulitan atau kehilangan pekerjaan.
“Transportasi yang terjangkau dapat memberikan setiap orang bisa menikmati peluang, kebebasan, dan kebahagiaan. Itu kalau pemerintahnya becus dan peduli,” tegas Djoko mengutip pandangan pendiri Victoria Transport Policy Institute, Todd Litman.
Baca juga :
