Deli Serdang, SenayanTalks — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan PT Pos Indonesia meresmikan 92 Kantor Cabang Pembantu Layanan Pos Universal (KCP LPU) baru di berbagai wilayah terpencil Indonesia. Langkah ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan layanan pos dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menjangkau seluruh pelosok negeri.
Peresmian digelar di KCP PosIND Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (9/11/2025), dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, serta jajaran direksi PT Pos Indonesia.
Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pembukaan 92 KCP LPU baru merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyaluran BLT bagi 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
“Penambahan 92 KCP LPU ini kita harapkan bisa segera menjalankan amanah Bapak Presiden. Targetnya, per akhir November seluruh keluarga penerima manfaat sudah bisa menerima BLT-nya,” ujar Meutya Hafid.
Dengan tambahan tersebut, kini terdapat 2.460 kantor KCP LPU yang beroperasi di seluruh Indonesia, menjadi tulang punggung layanan pos universal untuk masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).
Tiga provinsi dengan penambahan terbanyak adalah Nusa Tenggara Timur (14 kantor), Kalimantan Timur (9 kantor), dan Lampung (9 kantor).
“Kami berharap ekonomi daerah bisa tumbuh sehingga kantor pos di wilayah tersebut dapat mandiri dan tidak lagi bergantung pada subsidi pemerintah,” tambah Meutya.
KCP LPU Merdeka
Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menyampaikan bahwa keberadaan KCP LPU adalah bukti komitmen pemerintah menjaga layanan publik tetap hadir hingga wilayah terpencil.
“Kalau hanya dilihat dari sisi bisnis, membuka kantor di pelosok tentu tidak mudah. Karena itu, pemerintah hadir melalui Komdigi agar layanan universal tetap berjalan,” jelas Haris.
Ia juga menjelaskan bahwa PT Pos Indonesia sedang menjalankan program “KCP LPU Merdeka”, sebuah inisiatif untuk menjadikan setiap kantor cabang pembantu mandiri secara finansial dan mampu berkontribusi bagi ekonomi lokal.
“Jika pendapatan kantor sudah surplus, statusnya akan diubah menjadi kantor pos konvensional. Dengan begitu, dananya bisa dialihkan untuk membuka layanan baru di daerah lain,” tandasnya.
Peresmian 92 kantor baru ini menjadi bagian dari upaya strategis Komdigi dan PT Pos Indonesia dalam memperkuat konektivitas layanan publik, mempercepat penyaluran bantuan sosial, dan menghadirkan layanan pos yang inklusif serta berkeadilan.
Program KCP LPU juga mendukung visi Indonesia Terhubung 2045, yang menargetkan pemerataan layanan publik digital dan sosial hingga ke tingkat desa.
Dengan inisiatif ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa tidak ada wilayah yang tertinggal dalam akses layanan pos, bantuan sosial, maupun transformasi digital nasional.
Baca juga :
