Jakarta, SenayanTalks – Kapal perang Republik Indonesia (KRI) yang bersandar di Dermaga Komando Armada (Koarmada) II Surabaya kini tak lagi bergantung pada genset berbahan bakar solar. Mulai September ini, PLN resmi menghadirkan layanan onshore electric connection yang mampu menekan biaya operasional hingga 56% per kapal serta mendukung transisi energi menuju Net Zero Emissions 2060.
Layanan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara TNI AL yang diwakili Kadinas Fasilitas Pangkalan Laksma TNI Yusep Wildan dan PLN yang diwakili General Manager UID Jatim Ahmad Mustaqir, di Mabes TNI AL, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (17/9).
Aslog KSAL Laksda TNI Eko Sunarjanto menegaskan, pemanfaatan listrik PLN adalah langkah strategis dalam memperkuat pertahanan maritim sekaligus efisiensi anggaran negara.
“Jaringan listrik khusus untuk KRI di Dermaga Koarmada II adalah solusi tepat. Selain mengurangi beban logistik dan penggunaan bahan bakar genset, layanan ini mendukung aspek lingkungan dan penghematan biaya operasional,” ujarnya.
Koarmada II sendiri merupakan kesatuan strategis TNI AL yang baru diperkuat dengan kehadiran KRI Brawijaya-320, frigate terbesar di Asia Tenggara, dan akan segera kedatangan kapal sekelas lainnya.
Layanan sektor pertahanan
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebut layanan perdana ini sebagai simbol sinergi antara BUMN energi dan sektor pertahanan.
“Keberhasilan ini bukan sekadar capaian teknis, melainkan simbol kolaborasi PLN dengan TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia,” kata Darmawan.
Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menambahkan bahwa listrik PLN mengurangi konsumsi solar hingga 56% saat kapal bersandar. Ia juga menjelaskan penyesuaian teknis khusus untuk KRI.
“Kalau rumah tangga menggunakan 220 Volt dengan frekuensi 50 Hz, kebutuhan kapal perang jauh lebih besar, yakni 1.500 kW dengan tegangan 690 Volt dan frekuensi 60 Hz. PLN harus menyesuaikan sistem agar sesuai kebutuhan armada laut,” jelas Adi.
PLN melihat kolaborasi ini sebagai tonggak awal elektrifikasi maritim di Indonesia. Sinergi dengan TNI AL diharapkan dapat diperluas sebagai bagian dari roadmap transisi energi nasional menuju Net Zero Emissions 2060.
“Kolaborasi ini memperkuat pertahanan maritim sekaligus mendukung visi Indonesia bebas emisi karbon,” tutup Adi.
Baca juga :
