Jakarta, SenayanTalks – Pemerintah diminta bertindak tegas terhadap sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan LSM yang kerap melakukan gangguan keamaan hingga pemerasan di kawasan industri. Penegakkan hukum perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan bagi investor.
Rommy Edward Pryambada, pemerhati politik dan keamanan publik mengatakan banyak investor mengeluhkan praktik premanisme dalam bentuk gangguan keamanan dan menghalangi aktivitas produksi di kawasan industri.
Bahkan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyebut adanya sejumlah ormas dan LSM yang mengganggu dan menghalangi aktivitas produksi di kawasan industri. Beberapa pabrikan di dalam kawasan industri juga kena segel dan dikudeta hingga kontainer dari pabrik yang tak bisa keluar. Ormas tersebut melakukan demonstrasi lantaran meminta ‘jatah’ atau diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.
Rommy mengungkapkan tak sedikit investor yang mengadukan kondisi tersebut ke Presiden Prabowo Subianto dan meminta bantuan aparat keamanan setempat. Namun, belakangan hal tersebut tak lagi mempan. Akibat praktik premanisme ormas ini disinyalir menyebabkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah dan potens investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri.
Menurut Rommy, maraknya ormas di kawasan Industri tentu menimbulkan ketidaknyamanan pada iklim investasi. Beberapa wilayah yang bahkan telah menjadi objek vital nasional tidak lepas dari gangguan beberapa kelompok yang mengatas namakan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Permintaan mereka terhadap pengelolaan limbah dll, sering kali menggunakan unsur pemaksaan melalui demonstrasi yang sangat menggangu operasional pabrik atau perusahaan yang ada.
“Eksistensi kelompok-kelompok ormas dan LSM di beberapa kawasan industri yang berada di daerah Bekasi Cikarang dan Karawang serta daerah-daerah lain harus menjadi perhatian serius pemerintah melalui institusi kepolisian. Kepastian investasi yang mengedepankan kepastian keamanan bagi keberlangsungan usaha harus diberikan pada investor-investor. Mengapa China menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia, karena pemerintah mereka menjamin keamanan dalam berinvestasi,” tegas Rommy.
Rommy menyebut stigma tentang sulitnya berinvestasi di Indonesia karena banyaknya pungli serta intimidasi mengatasnamakan masyarakat sekitar merupakan PR bagi kita semua. Langkah konkrit yang dapat diambil adalah dengan melihat kembali ijin pendirian ormas atau LSM yang ada.
“Pemerintah harus mempertegas aturan pendirian organisasi dan disertai dengan sanksi bagi ormas atau LSM yang menimbulkan keresahan bagi keberlangsungan usaha. Direktorat Pengamanan Objek Vital Polri harus selalu hadir mengamankan serta berani menegur sekaligus membubarkan jika ormas atau LSM menimbulkan keresahan,” jelas Rommy.
Rommy berharap ada langkah tegas dari pemerintah dalam menyikapi dinamika yang ada, menjaga iklim investasi di kawasan industri harus menjadi perhatian utama. Dalam menopang sektor perindustrian, Kemenperin tidak berdiri sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi bersama pemerintah daerah, kementerian atau lembaga lain, serta aparat penegak hukum.
Rommy meminta premanisme di kawasan industri harus diberantas mengingat industri pengolahan atau manufaktur telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pada tahun lalu, nilai ekspor industri manufaktur mencapai 196,54 miliar dolar AS, memberikan andil 74,25% dari total nilai ekspor nasional yang mencapai 264,70 miliar dolar AS, dengan persentase kenaikan secara tahunan (year on year/yoy) 5,33%.
Realisasi investasi industri manufaktur sepanjang tahun 2024 menembus Rp721,3 triliun atau memberikan kontribusi 42,1% terhadap total realisasi investasi yang sebesar Rp1.714,2 triliun. Di samping itu, Industri pengolahan nonmigas mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,75% sepanjang.
“Sebenarnya dengan adanya investasi yang masuk ke suatu daerah akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan secara tidak langsung bakal menumbuhkan perekonomian daerah tersebut. Untuk itu, pemerintah harus memecahkan masalah ini secepatnya, sebab jika pembangunan ekonomi yang pesat tanpa didampingi pembangunan sosial akan menimbulkan berbagai ekses di masyarakat,” ujar Rommy.
