Jakarta, SenayanTallks – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran pertanian harus dilakukan secara transparan, efektif, dan benar-benar berpihak pada kepentingan petani. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Pertanian dan jajaran terkait dengan agenda postur anggaran pertanian.
Slamet menyoroti alokasi anggaran cetak sawah dan oplah yang mencapai Rp15,5 triliun dan tersebar di beberapa direktorat jenderal. Menurutnya, anggaran besar ini harus berdampak langsung pada peningkatan produksi pangan nasional dan kesejahteraan petani.
“Setiap rupiah dari anggaran ini harus tepat sasaran. Program benih padi, baik cetak sawah, oplah, maupun reguler, harus jelas teknis dan jenisnya. Petani berhak mendapat benih unggul yang layak,” tegas Slamet.
Politisi PKS ini juga mengingatkan pemerintah soal diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal. Ia mengkritisi ketimpangan anggaran yang lebih besar untuk gandum dibanding sorghum.
“Kalau semangatnya diversifikasi, maka anggaran harus berpihak pada pangan lokal, bukan memperbesar ketergantungan pada gandum impor. Ini soal kedaulatan pangan, bukan sekadar proyek,” ujarnya.
Slamet turut menyoroti sektor perkebunan, khususnya pengembangan kawasan tebu. Menurutnya, penguatan kawasan tebu sangat penting untuk menekan impor gula yang hingga kini masih tinggi.
“Kalau kawasan tebu dikembangkan serius, impor bisa ditekan. Kita punya potensi lahan besar, jangan sampai terus bergantung pada impor,” tambahnya.
Selain itu, Slamet menyoroti anggaran irigasi yang mencapai Rp8,75 triliun. Ia menilai kerumitan birokrasi dalam pengalihan program irigasi justru menyulitkan dinas daerah sehingga banyak anggaran yang belum terealisasi.
“Birokrasi jangan jadi penghambat, petani butuh solusi cepat,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Slamet menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk terus mengawal agar anggaran pertanian benar-benar bermanfaat bagi petani.
“Kami akan berdiri bersama petani, memastikan anggaran tidak hanya besar di atas kertas, tapi nyata dirasakan manfaatnya. Kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani harus jadi prioritas,” tutupnya.
Baca juga :
