Jakarta, SenayanTalks –Indonesia membutuhkan komitmen kebijakan yang lebih kuat untuk memastikan transisi keluar dari batubara berlangsung inklusif dan melindungi kelompok rentan, menurut laporan baru yang dirilis International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Traction Energy Asia.
Laporan ini menyoroti bahwa peralihan dari batubara membuka peluang besar untuk mencapai target iklim 2030 sekaligus memperkuat ekonomi lokal, asalkan transisi dirancang dengan pendekatan yang adil, sensitif wilayah, dan melibatkan masyarakat terdampak.
Penelitian tersebut mengombinasikan analisis ekonomi dengan studi kualitatif melalui diskusi kelompok terpumpun, wawancara, dan proses partisipatif di komunitas tambang di lima kabupaten dan lima provinsi padat batubara. Di daerah di mana batubara menyumbang hingga 80% PDB, banyak masyarakat masih bergantung pada pekerjaan informal dan khawatir kehilangan sumber penghidupan.
Temuan studi menunjukkan kekhawatiran yang beragam di tingkat komunitas: perempuan melihat peluang kerja yang semakin terbatas, generasi muda cemas mengenai akses pendidikan dan masa depan karier, sementara warga lanjut usia khawatir berkurangnya jaminan sosial saat industri menyusut. Minimnya pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan juga memperdalam ketidakpastian.
Secara ekonomi, dampak transisi batubara berbeda di tiap wilayah. Potensi kehilangan pekerjaan diperkirakan mencapai 5.000 di Kabupaten Sarolangun hingga 24.500 di Kabupaten Muara Enim. Meski demikian, jumlah pekerjaan yang hilang tidak selalu sebanding dengan tingkat kerugian ekonomi, mencerminkan perbedaan struktur industri dan pola ketergantungan ekonomi antarwilayah. Wilayah dengan perekonomian yang lebih terdiversifikasi menunjukkan ketahanan lebih baik terhadap penurunan industri batubara.
“Mempercepat transisi energi memberi Indonesia peluang untuk membangun industri baru serta perekonomian yang lebih tangguh dan inklusif,” ujar Bathandwa Vazi, Analis Kebijakan IISD, dikutip Sabtu, (6/12/2025).
Menurutnya, kesiapan sejak awal menjadi penentu arah masa depan wilayah tambang. “Jika dipersiapkan sejak dini, wilayah yang bergantung pada batubara dapat mengubah risiko menjadi peluang,” katanya.
Ia menambahkan bahwa transisi yang terkelola dengan baik bukan hanya melindungi capaian pembangunan, tetapi juga membuka jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang baru dan berkelanjutan.
Di tingkat provinsi, Kalimantan Timur disebut sebagai wilayah dengan eksposur terbesar akibat ketergantungan tinggi pada batubara. Pemodelan ekonomi menunjukkan potensi penurunan output hingga USD 42 miliar, penurunan pendapatan sektoral sebesar USD 5,5 miliar, dan lebih dari 490.000 pekerjaan yang berisiko. Namun, dengan investasi terarah pada sektor-sektor dinamis seperti manufaktur pangan dan energi terbarukan, wilayah ini berpotensi bukan hanya mengimbangi kerugian, tetapi juga menciptakan hingga 2,5 juta peluang kerja baru.
Transisi energi yang adil dinilai membutuhkan kebijakan yang tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga pekerja informal, termasuk pelatihan ulang tenaga kerja, dukungan UMKM, perlindungan sosial, dan perluasan akses peluang ekonomi bagi perempuan, anak muda, dan kelompok marjinal lainnya.
“Temuan kami menunjukkan adanya ketimpangan dampak transisi batubara antarwilayah. Perencanaan yang berbasis data lokal, responsif gender, dan melibatkan masyarakat adalah kunci agar transisi ini menghasilkan manfaat yang merata,” kata Refina Muthia Sundari, Manajer Program Traction Energy Asia.
Laporan ini merekomendasikan agar pemerintah mengembangkan tata kelola transisi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta memprioritaskan pengembangan sektor hijau dan ekonomi masa depan. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dinilai dapat bergerak menuju sistem energi yang rendah karbon, berketahanan, dan inklusif.
Baca juga:
