Jakarta, SenayanTalks — PT Telkom Indonesia mendapat sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, khususnya dari Nevi Zuairina, Anggota DPR RI Fraksi PKS. Ia menegaskan perlunya Telkom melakukan transformasi digital yang lebih pro-pelanggan, inklusif, dan berpihak pada UMKM.
Nevi menyoroti kontribusi besar Telkom terhadap negara, yakni Rp241,5 triliun dalam lima tahun terakhir. Namun, ia menyayangkan bahwa akses layanan internet yang merata dan terjangkau masih menjadi keluhan masyarakat, terutama di luar Pulau Jawa.
“Ini capaian besar, tapi tidak cukup jika tarif IndiHome masih mahal dan kualitas layanan tidak merata. Digitalisasi nasional tidak boleh hanya dinikmati di kota besar,” tegas Nevi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7).
Nevi mendesak transparansi struktur tarif Telkomsel, yang dinilai masih tinggi meskipun perusahaan menguasai lebih dari 50% pangsa pasar seluler. Ia mengusulkan agar Telkom membuka biaya pokok penyediaan layanan dan mendorong evaluasi independen oleh KPPU untuk mencegah praktik penyalahgunaan posisi dominan.
“Kami ingin hak konsumen terlindungi dan tarif internet lebih adil untuk semua,” ujarnya.
Belum sentuh UMKM
Politisi asal Sumatera Barat II itu juga menyoroti minimnya penetrasi layanan digital Telkom terhadap pelaku UMKM di daerah. Platform seperti PaDi UMKM, OSS, dan e-Katalog LKPP disebut belum efektif karena kurangnya pendampingan.
“Telkom jangan hanya jadi etalase digital. Harus ada program pendampingan nyata agar UMKM bisa naik kelas,” kata Nevi.
Ia juga meminta Telkom membuka data jumlah UMKM aktif dan nilai transaksi di platform digital tersebut.
Menghadapi gempuran pemain global seperti Google Cloud, AWS, dan Microsoft Azure, Nevi mendesak Telkom agar agresif mengembangkan layanan cloud lokal dan data center.
“Manfaatkan keunggulan infrastruktur nasional dan bangun kemitraan strategis terbuka agar tetap relevan dalam kompetisi cloud yang makin ketat,” ujarnya.
Nevi juga meminta Telkom untuk mengoptimalkan kapasitas idle infrastruktur demi pemerataan internet, khususnya bagi layanan publik seperti sekolah dan puskesmas di daerah tertinggal.
“Kapasitas idle jangan dibiarkan menganggur. Akses internet adalah hak semua warga negara,” katanya.
Menutup pernyataannya, Nevi menegaskan perlunya reformasi internal di tubuh Telkom, khususnya terkait stagnasi karier dan budaya birokratis.
“Kami menunggu hasil konkret dari program 100 hari Direksi baru Telkom. Jangan cuma jargon, tapi tunjukkan bukti di lapangan,” pungkasnya.
Baca juga :
Fraksi PKS Dorong Pembentukan Bank Sampah Induk
Berburu Gadget dan Makan di Senayan Trade Center
