Jakarta, SenayanTalks – Polemik soal beras masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Meski Menteri Pertanian sebelumnya menyatakan bahwa stok beras melimpah, masyarakat masih mempertanyakan alasan harga beras yang tetap tinggi serta adanya kekosongan stok di pasaran.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, menegaskan bahwa ketersediaan beras harus dirasakan langsung oleh konsumen, bukan hanya di tingkat gudang atau hulu.
“Definisi stok beras melimpah seharusnya bukan hanya berada di gudang, melainkan tersedia di pasar dengan kualitas sesuai standar dan harga yang terjangkau,” ujar Niti Emiliana dalam keterangan tertulisnya.
YLKI menyoroti eskalasi harga beras di ritel modern yang dinilai tidak sesuai dengan daya beli masyarakat. Banyak konsumen terkecoh karena beras yang dijual bukan beras premium biasa, melainkan beras khusus terfortifikasi dengan harga Rp90.000–Rp130.000 per 5 kilogram.
Beras khusus ini tidak memiliki ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pemerintah, sehingga lonjakan harga di ritel modern dianggap sebagai imbas dari kekosongan stok beras premium dan medium.
Kenaikan harga juga dirasakan konsumen di pasar tradisional, meski tidak setajam di ritel modern. Harga beras eceran cenderung masih terjangkau, namun YLKI menilai pemerintah harus tetap mengantisipasi agar tidak terjadi kekosongan maupun lonjakan harga di pasar tradisional.
YLKI menekankan bahwa beras adalah komoditas pokok yang menjadi kebutuhan dasar dan loyalitas konsumen. YLKI juga meminta pemerintah memastikan hak-hak konsumen beras benar-benar terpenuhi oleh pelaku usaha.
“Beras adalah komoditas pokok yang loyal dikonsumsi masyarakat setiap hari. Karena itu, hak-hak pelanggan beras harus benar-benar dipenuhi oleh pemerintah dan pelaku usaha,” tegas Niti Emiliana.
YLKI menyampaikan sejumlah desakan kepada pemerintah, antara lain:
- Menjamin hak dasar konsumen dengan ketersediaan beras yang mudah diakses, berkualitas standar, dan terjangkau.
- Mempercepat distribusi beras SPHP oleh Bulog secara masif untuk menstabilkan harga dan mengisi kekosongan di pasar.
- Mengusut tuntas rantai distribusi beras dari hulu ke hilir, khususnya terkait hilangnya stok premium dan medium di ritel modern.
- Melibatkan Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, dan Kepolisian untuk memastikan distribusi berjalan lancar.
Baca juga :
