Jakarta, SenayanTalks – Sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM berhasil menghimpun penerimaan negara sebesar Rp896,6 miliar ke kas negara sejak 2020 hingga September 2025.
Capaian tersebut merupakan hasil implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pemanfaatan data dan informasi antara DJP dan Ditjen AHU yang ditandatangani pada 11 September 2025 di Gedung Cakti KPDJP, Jakarta.
Dirjen AHU Widodo menjelaskan bahwa PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Induk antara Kemenkumham dan Kemenkeu di bidang hukum dan keuangan negara. “PKS ini harus menjadi pedoman kerja nyata, bukan sekadar simbol kerja sama,” tegasnya.
Kerja sama ini juga melanjutkan dua PKS sebelumnya, yaitu terkait basis data Beneficial Ownership (2019–2024) serta pemanfaatan pangkalan data AHU Online (2020–2025).
Sebagai implementasi, Ditjen AHU telah menyalurkan sembilan rumpun jenis data kepada DJP, termasuk 540.396 profil lengkap yang dimanfaatkan dalam penguatan basis informasi perpajakan. Data ini terbukti efektif meningkatkan kinerja DJP, terutama dalam penagihan pajak.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengapresiasi dukungan Ditjen AHU. “Kerja sama pemanfaatan data dan informasi ini sangat penting untuk memperkuat penerimaan negara. Terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk Tim Strategis Nasional Pencegahan Korupsi di bawah KPK yang telah memoderasi proses penyusunan PKS ini,” ujarnya.
Selain mendukung penerimaan negara, sinergi DJP dan Ditjen AHU juga dianggap sebagai bagian penting dari penguatan tata kelola, transparansi, dan pencegahan korupsi. Data yang terintegrasi diharapkan membuat proses bisnis perpajakan semakin akuntabel sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Dengan kontribusi Rp896,6 miliar ke kas negara, DJP dan Ditjen AHU menegaskan komitmennya melanjutkan kerja sama lintas sektor demi meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.
Baca juga :
