Malang, SenayanTalks — PT PLN (Persero) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menandatangani Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyediaan Tenaga Listrik dan Percepatan Investasi di Sektor Ketenagalistrikan. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem investasi nasional dengan menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, efisien, dan berkelanjutan bagi para investor.
Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama mengatakan, kerja sama ini penting untuk memperkuat daya saing Indonesia di mata investor global.
“Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan koordinasi dan sinergi lintas sektor — dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan akademisi — agar investasi dapat terealisasi cepat dan efisien,” ujar Tirta dalam kegiatan Penyusunan Bahan Posisi Perjanjian Investasi Internasional bertajuk Diplomasi Investasi dalam Peningkatan Realisasi Investasi di Malang, Kamis (16/10).
Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Prianto menegaskan, PLN siap menjadi tulang punggung ketenagalistrikan nasional untuk mendukung percepatan proyek strategis nasional (PSN) dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para investor, PLN memastikan ketersediaan daya yang andal serta dukungan kelistrikan yang efisien untuk seluruh sektor bisnis di Indonesia,” jelas Adi.
Adi menambahkan, adendum PKS ini memperkuat kolaborasi PLN–BKPM yang telah berjalan sejak 2024. Melalui kerja sama ini, kedua pihak membentuk Liaison Officer Desk PLN di kantor BKPM sebagai pusat one-stop electricity solution bagi investor.
“Desk ini menjadi kanal informasi terpadu bagi investor untuk mengakses data ketenagalistrikan dan berkoordinasi langsung dengan PLN terkait penyediaan serta pengembangan infrastruktur listrik,” ungkapnya.
Kerja sama PLN dan BKPM juga membuka peluang investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT), sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam RUPTL tersebut, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana 76% atau 52,9 GW berasal dari EBT dan teknologi penyimpanan energi (energy storage).
“RUPTL hijau ini menghadirkan kepastian dan kemudahan bagi investor, sekaligus mendorong percepatan pengembangan energi bersih yang berkelanjutan di seluruh Indonesia,” pungkas Adi.
Kolaborasi strategis ini menegaskan peran PLN dan BKPM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau serta memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi berkelanjutan di kawasan Asia.
Baca juga :
