Belém, SenayanTalks — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memimpin upaya global dalam memitigasi perubahan iklim dan mempercepat transisi menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060 atau lebih cepat, melalui kolaborasi yang adil dan inklusif.
Komitmen ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam sesi Leaders Summit di ajang Conference of the Parties ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Kamis (6/11).
“Indonesia datang ke Belém dengan membawa pesan yang jelas: kami berkomitmen memperkuat aksi iklim nasional dan siap bekerja sama dengan negara lain untuk mewujudkan aksi nyata yang inklusif dan ambisius,” ujar Hashim.
Hashim menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris, dengan target mencapai Net Zero Emissions paling lambat tahun 2060 atau lebih cepat.
Selain itu, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen melalui strategi pembangunan berkelanjutan yang dirancang secara konsisten.
Dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Indonesia menargetkan pengurangan emisi 1,2–1,5 gigaton CO₂e pada 2035. Upaya ini ditopang oleh peningkatan bauran energi terbarukan hingga 23 persen pada 2030 serta pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari transisi menuju energi hijau.
“Baru-baru ini Presiden Prabowo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 tentang Waste to Energy dan Peraturan Presiden Nomor 110 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Dua regulasi ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem dekarbonisasi nasional,” tambah Hashim.
Ekonomi hijau yang berkeadilan
Komitmen Indonesia juga ditegaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang menyebut COP30 sebagai momentum penting pembuktian bahwa pembangunan hijau tidak hanya memungkinkan, tetapi juga menguntungkan.
“Indonesia membangun kepemimpinan dari aksi nyata, bukan sekadar janji,” kata Hanif.
Ia menegaskan bahwa keadilan iklim (climate justice) harus menjadi dasar kebijakan transisi energi nasional.
“Keadilan iklim berarti memastikan tak ada yang tertinggal. Indonesia siap memimpin dengan memberi teladan, memadukan kebijakan, sains, dan nilai sosial untuk masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
PLN dukung transisi energi
Dalam forum yang sama, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyatakan kesiapan PLN dalam mendukung visi Presiden Prabowo mewujudkan transisi energi nasional melalui implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
“Atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Indonesia telah merilis RUPTL baru. Sepuluh tahun ke depan, ditargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 76 persen di antaranya berbasis energi terbarukan dan storage,” jelas Darmawan.
RUPTL tersebut menjadi peta jalan strategis PLN dalam mempercepat transisi energi bersih menuju NZE 2060 atau lebih cepat. Program ini tak hanya memastikan pasokan listrik yang andal, tetapi juga mendorong terciptanya lapangan kerja hijau (green jobs), memperluas akses listrik di daerah 3T, dan memperkuat ketahanan energi nasional.
“Dengan memprioritaskan energi terbarukan, PLN berkomitmen menjadikan sistem kelistrikan nasional lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Darmawan.
Kehadiran Indonesia di COP30 mempertegas posisinya sebagai salah satu pemimpin global dalam aksi iklim dan energi hijau. Melalui kebijakan berbasis keadilan iklim, inovasi energi bersih, dan sinergi lintas sektor, Indonesia menegaskan diri bukan sekadar peserta, tetapi juga penggerak utama dalam mewujudkan dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Baca juga :
