Jakarta, SenayanTalks – Pemerintah mempercepat penanganan kejahatan digital dengan mengintegrasikan sistem pelaporan antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan Kepolisian Republik Indonesia.
Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya kasus penipuan online, judi online, hingga pemerasan berbasis seksual (sextortion) yang dilaporkan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
Integrasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga pada Senin (13/4/2026).
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan tren kejahatan digital menunjukkan peningkatan signifikan sehingga membutuhkan penanganan yang lebih cepat dan terkoordinasi.
“Kami mencatat kenaikan penipuan digital yang cukup tinggi. Kami juga menerima banyak keluhan mengenai pemerasan berbasis seksual hingga judi online, yang masih menjadi PR,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Jakarta.
Ia menjelaskan, perubahan utama terletak pada penyederhanaan alur kerja. Proses yang sebelumnya membutuhkan koordinasi administratif antar lembaga akan digantikan dengan sistem terintegrasi agar respons terhadap laporan masyarakat lebih cepat.
Selain itu, pemerintah juga akan menyederhanakan kanal pengaduan. Selama ini masyarakat mengenal sejumlah nomor layanan, seperti 110 dan 112.
Ke depan, sistem command center akan diintegrasikan agar laporan masuk melalui satu pintu.
“Kami ingin 110 dan 112 digabungkan karena pada prinsipnya command center harus lebih efisien dan masyarakat yang ingin melakukan pelaporan bisa diterima lebih cepat,” kata Meutya.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo, menyatakan kerja sama ini memungkinkan penanganan kasus yang lebih cepat di lapangan.
“Maraknya penipuan online, judi online, dan berbagai bentuk scam harus direspons dengan langkah yang lebih optimal. Kami ingin mencegah munculnya korban baru dan memastikan setiap laporan bisa ditindak lebih cepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama juga mencakup edukasi publik, pengamanan Pusat Data Nasional (PDN), serta penyusunan mekanisme bersama dalam penanganan tindak pidana siber.
Dengan integrasi ini, pemerintah berharap waktu penanganan kejahatan digital dapat dipangkas dan jumlah korban dapat ditekan melalui respons yang lebih cepat dan terkoordinasi.
Baca juga :
