Jakarta, SenayanTalks – Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Purnomo Yusgiantoro menilai pendekatan transdisiplin ilmu mampu menghasilkan kebijakan publik yang lebih komprehensif sekaligus memberdayakan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri sidang promosi doktor Bahar Buasan di Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Dalam sambutannya, Purnomo menyoroti fenomena “enclave region” atau daerah kantong yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut dia, masuknya investasi secara besar-besaran kerap memunculkan kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin.
“Terjadi enclave economy dan enclave industry yang kemudian secara bertahap menimbulkan agregasi kesenjangan,” ujar Purnomo.
Purnomo yang juga menjabat sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Energi serta Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Republik Indonesia mengapresiasi disertasi Bahar Buasan yang menekankan pendekatan komprehensif integral dalam pembangunan daerah.
Menurut dia, meski Bangka Belitung menghadapi disparitas ekonomi akibat ketergantungan pada sektor tambang timah, masyarakat di daerah tersebut tetap mampu menjaga semangat keberagaman dan persatuan.
Disertasi Bahar Buasan Soroti UMKM dan Keamanan Daerah
Dalam sidang terbuka promosi doktor, Bahar Buasan mempresentasikan disertasi berjudul “Kolaborasi Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM untuk Penguatan Keamanan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.
Penelitian tersebut berangkat dari paradoks di Bangka Belitung, yakni meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi tidak diikuti penurunan angka kriminalitas secara signifikan.
Bahar menjelaskan, kondisi itu dipicu oleh melemahnya sektor pertambangan timah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Ketika harga komoditas global menurun dan regulasi tambang ilegal diperketat, masyarakat mengalami kesulitan beralih ke sektor ekonomi alternatif.
“Situasi ini menciptakan kerentanan struktural, namun di sisi lain mendorong pertumbuhan UMKM sebagai pelarian ekonomi,” kata Bahar.
Melalui pendekatan kualitatif studi kasus dan analisis tematik, penelitian tersebut menghasilkan Model Pemberdayaan Berdaya Berbasis Masyarakat (BBM). Model itu menempatkan Bhabinkamtibmas, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan komunitas sebagai satu ekosistem kolaboratif dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.
Pemolisian Berbasis Komunitas Dinilai Relevan
Bahar menilai pencapaian keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak lagi dapat hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum yang bersifat reaktif dan represif.
Menurut dia, diperlukan transformasi menuju pemolisian berbasis komunitas yang menempatkan kepolisian sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat.
Sidang promosi doktor tersebut dipimpin Kif Aminanto dengan enam penguji lainnya, yakni Semiarto Aji Purwanto, Ilham Prisgunanto, Tagor Hutapea, Mifta Hadi Safii, Yopik Gani, dan Syafrudin.
Sementara itu, Vita Mayastinasari bertindak sebagai promotor didampingi Sari Wahyuni dan Riani Rachmawati.
Dihadiri Senator hingga Tokoh Nasional
Sidang promosi doktor berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga 16.00 WIB dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, senator, pengusaha, alumni Lemhannas, serta pejabat daerah Bangka Belitung.
Beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang hadir antara lain GKR Hemas, Tamsil Linrung, Teras Narang, dan Irman Gusman.
Bahar Buasan sendiri merupakan anggota DPD RI asal Kepulauan Bangka Belitung yang telah menjabat selama tiga periode, yakni 2009–2014, 2014–2019, dan 2024–2029. Sebelum menjadi senator, ia diketahui pernah menjalani berbagai profesi mulai dari pedagang sayur keliling, pekerja bangunan, karyawan swasta, hingga pengusaha.
Baca juga :
