Jakarta, SenayanTalks — Indonesian Mining Association (IMA) meminta pemerintah mengkaji secara menyeluruh wacana pembentukan badan khusus negara untuk memperkuat pengendalian ekspor komoditas tambang.
Asosiasi menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penguatan tata kelola, optimalisasi penerimaan negara, serta keberlanjutan industri pertambangan nasional.
Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam agar memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.
Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan baru tetap menjaga daya tarik investasi di sektor pertambangan.
“IMA mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Namun, dalam implementasinya perlu tetap memperhatikan kepastian usaha, keberlangsungan kontrak jangka panjang, serta iklim investasi yang kompetitif agar industri pertambangan Indonesia tetap dipercaya dan mampu tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Sari dalam keterangannya, Selasa (20/5/2026).
Kontrak Jangka Panjang Jadi Sorotan
Menurut Sari, banyak perusahaan tambang telah memiliki kontrak penjualan jangka panjang atau long-term sales agreement sejak awal investasi. Kontrak tersebut, kata dia, menjadi dasar dalam perhitungan keekonomian proyek tambang dalam jangka panjang.
Karena itu, implementasi kebijakan baru dinilai perlu memperhatikan keberadaan kontrak-kontrak yang sudah berjalan agar tidak menimbulkan ketidakpastian usaha.
IMA menilai kepastian hukum dan stabilitas kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar global terhadap industri pertambangan Indonesia.
Selain itu, asosiasi juga menekankan pentingnya menjaga daya saing Indonesia di tengah kompetisi industri tambang global yang semakin ketat.
Pemerintah Diminta Jaga Iklim Investasi Tambang
IMA berharap setiap kebijakan penguatan tata kelola sektor mineral dan batu bara tetap memperhatikan keberlangsungan investasi dan operasional industri.
Asosiasi menilai sektor pertambangan memiliki kontribusi strategis terhadap penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, pelaku industri berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang seimbang antara penguatan kontrol negara dan kepastian berusaha bagi investor.
Wacana pembentukan badan khusus pengendalian ekspor komoditas tambang sebelumnya muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah penerimaan negara dari ekspor mineral.
Baca juga :
