Search
Close this search box.

Pertamax Green 95 Melonjak 31,7 Persen, Pengamat Soroti Biaya Bioetanol

Jakarta, SenayanTalks — Kenaikan harga Pertamax Green 95 hingga 31,7 persen menjadi Rp17.000 per liter memunculkan kritik terhadap kebijakan pengembangan bioetanol sebagai bagian dari program ketahanan energi nasional. Sejumlah peneliti menilai kenaikan harga tersebut menunjukkan bahwa pencampuran bioetanol dalam bahan bakar belum mampu menghasilkan energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan kenaikan harga Pertamax Green 95 justru lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga Pertamax reguler. Menurut dia, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keekonomian bahan bakar berbasis bioetanol yang saat ini tengah didorong pemerintah.

“Harga bahan bakar yang mengandung campuran etanol justru mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan jenis bahan bakar lainnya,” kata Bhima dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis, 12 Juni 2026.

Pertamax Green 95 merupakan campuran bensin RON 95 dengan bioetanol sebesar 5 persen. Produk tersebut pertama kali diluncurkan pada 2023 sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Berdasarkan data yang disampaikan Celios dan Trend Asia, harga Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter per 10 Juni 2026. Sementara itu, harga Pertamax (RON 92) meningkat dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.

Bhima menilai pengembangan bioetanol berpotensi membebani keuangan negara karena memerlukan investasi besar, terutama melalui proyek food estate dan energy estate yang menjadi sumber bahan baku bioetanol.

Merujuk laporan Celios berjudul Mengapa Bioethanol Tidak Menjawab Ketahanan Energi, pengembangan bahan bakar nabati berbasis bioetanol diperkirakan membutuhkan biaya lebih dari US$11 miliar atau sekitar Rp176 triliun dalam kurun 10 tahun.

“Nilainya setara sekitar 89 persen dari total anggaran subsidi energi tahun 2026,” ujar Bhima.

Selain biaya investasi, ia menyoroti tingginya biaya pembukaan lahan dan logistik yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga produksi bioetanol. Menurut dia, beban tersebut berpotensi ditransfer kepada konsumen maupun negara melalui peningkatan subsidi energi.

Senada dengan itu, Manajer Program Bioenergi Trend Asia, Amalya Reza Oktaviani, menilai kebijakan pengembangan bioetanol masih menyisakan sejumlah persoalan. Ia menyoroti rencana pemerintah yang tetap membuka lahan perkebunan tebu untuk bioetanol di saat yang sama menyetujui impor etanol hingga 1 juta ton per tahun dari Amerika Serikat.

Menurut Amalya, pasar bioetanol dalam negeri juga belum berkembang optimal karena penggunaan bahan bakar tersebut masih terbatas. Masyarakat maupun industri otomotif disebut belum menunjukkan minat yang signifikan untuk beralih ke kendaraan yang kompatibel dengan bahan bakar berbasis bioetanol.

Trend Asia juga menyoroti dampak lingkungan dari pengembangan kawasan perkebunan tebu untuk mendukung program bioetanol. Organisasi tersebut memperkirakan potensi deforestasi akibat pelepasan kawasan hutan untuk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Papua Selatan mencapai 61.370 hektare.

Amalya mengatakan hilangnya kawasan hutan berpotensi mengurangi cadangan karbon sekaligus mengancam ruang hidup masyarakat adat yang selama ini bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan.

“Produk bioetanol yang dihasilkan pada akhirnya juga masih memiliki harga yang mahal dan belum diminati secara luas,” kata dia.

Menurut Amalya, apabila tujuan utama pemerintah adalah memperkuat ketahanan energi, pembangunan sistem transportasi umum yang efisien dan terintegrasi seharusnya menjadi prioritas. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif dalam menekan konsumsi bahan bakar dibandingkan mendorong penggunaan bioetanol secara masif.

Pemerintah saat ini tengah mengembangkan program bioetanol sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional dan pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Namun, sejumlah kalangan menilai efektivitas program tersebut masih perlu dievaluasi dari sisi biaya, manfaat ekonomi, serta dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

Baca juga :

Artikel Terkait

Berita Sebelumnya