Jakarta, SenayanTalks – Pemerintah mulai menguji coba Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Surabaya, Jawa Timur. Melalui program ini, masyarakat dapat mendaftarkan diri secara langsung melalui Portal Perlinsos agar masuk dalam sistem perlindungan sosial nasional.
Sosialisasi dan pendaftaran program tersebut digelar di Aula Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jumat, 12 Juni 2026. Sekitar 200 warga menghadiri kegiatan yang juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, mengatakan digitalisasi Perlinsos bertujuan meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.
“Kalau memang berhak mendapatkan bantuan pemerintah, jangan sampai ada yang terlewat. Digitalisasi Perlinsos hadir untuk membantu negara mengenali kondisi warganya dengan lebih baik,” kata Fifi dalam kegiatan tersebut.
Menurut dia, sistem digital memungkinkan pemerintah memperbarui data masyarakat secara lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, warga yang memenuhi syarat dapat teridentifikasi dan memperoleh akses terhadap berbagai program bantuan sosial.
Fifi juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga keamanan data pribadi saat mengakses layanan digital pemerintah. Ia meminta warga tidak memberikan data pribadi, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak yang mengatasnamakan program bantuan sosial.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, mengatakan pemerintah tengah mengintegrasikan sejumlah basis data sosial yang selama ini terpisah. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) akan dikonsolidasikan menjadi satu basis data yang lebih terpadu.
Menurut Robben, integrasi data diperlukan agar kebijakan bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat dapat disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Ia mengungkapkan masih terdapat sekitar 365.348 warga Surabaya yang belum masuk dalam klaster desil kesejahteraan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran berbagai program pemerintah.
“Data yang semakin akurat akan membuat intervensi pemerintah menjadi lebih tepat. Karena itu diperlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, dan masyarakat,” ujar Robben.
Sementara itu, Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Andika, menjelaskan Portal Perlinsos dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi warga melalui pemanfaatan identitas digital dan pertukaran data antarlembaga.
Menurut Rahmat, sistem tersebut memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran secara mandiri, sementara proses verifikasi dilakukan melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga.
“Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat,” kata Rahmat.
Surabaya menjadi salah satu dari 42 daerah percontohan implementasi Program Digitalisasi Perlinsos di Indonesia. Sebelum pelaksanaan uji coba, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari sosialisasi kepada perangkat daerah hingga pelatihan agen Perlinsos Digital.
Pemerintah mencatat tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masyarakat Surabaya telah mencapai 99,67 persen. Adapun seluruh agen Perlinsos Digital di kota tersebut telah mengaktifkan IKD.
Melalui digitalisasi Perlinsos, pemerintah berharap proses pendataan masyarakat menjadi lebih akurat, transparan, dan inklusif sehingga bantuan sosial maupun program kesejahteraan lainnya dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Baca juga :
