Jakarta, SenayanTalks – Pimpinan DPR RI menemui ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Juni 2026. DPR menyatakan telah mulai menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa, mulai dari persoalan energi hingga penanganan kasus mahasiswa yang berhadapan dengan hukum setelah aksi demonstrasi.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan DPR telah melakukan audiensi dengan perwakilan mahasiswa untuk menyerap aspirasi secara langsung. Menurut dia, beberapa tuntutan yang berkaitan dengan pemerintah telah diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait.
“Beberapa aspirasi sudah kami sampaikan langsung kepada Menteri ESDM maupun Kepala BPH Migas. Aspirasi yang ditujukan kepada DPR juga akan kami tindak lanjuti,” kata Dasco saat menemui massa aksi di Kompleks Parlemen.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Saan Mustopa, mengatakan DPR telah melakukan sejumlah langkah sebagai tindak lanjut atas tuntutan mahasiswa.
Salah satu isu yang disorot adalah status hukum 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang ditetapkan sebagai tersangka setelah mengikuti aksi demonstrasi. Menurut Saan, Ketua Komisi III DPR telah berkomunikasi dengan pihak terkait dan pencabutan status tersangka diharapkan dapat dilakukan dalam sepekan ke depan.
Selain itu, DPR juga menyoroti penanganan dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang sempat diamankan ketika hendak mengikuti aksi demonstrasi. Berdasarkan hasil komunikasi dengan pihak terkait, kedua mahasiswa tersebut disebut akan dibebaskan setelah aksi selesai.
Dalam isu energi, DPR mengaku telah memfasilitasi komunikasi antara perwakilan mahasiswa dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait tata kelola sektor minyak dan gas nasional.
Saan mengatakan DPR juga telah menyampaikan keluhan mahasiswa mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah daerah, termasuk kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Menurut dia, DPR meminta pemerintah bersama PT Pertamina menyiapkan skema penyesuaian harga yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Selain persoalan energi, mahasiswa juga menyampaikan aspirasi terkait stabilitas ekonomi dan politik nasional, evaluasi program pemerintah, penyelesaian masalah guru honorer, pembahasan Rancangan Undang-Undang Polri, serta penguatan supremasi sipil.
Saan menegaskan DPR akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti berbagai masukan tersebut.
“DPR tidak berhenti pada menerima aspirasi. Seluruh masukan dari mahasiswa akan kami komunikasikan dengan pemerintah dan kami tindak lanjuti agar menjadi bagian dari proses penyelesaian kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
DPR menyatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan representasi dengan membuka ruang dialog bersama masyarakat sebagai bagian dari upaya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan publik.
Baca juga :
