Kebumen, SenayanTalks – Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa), saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kodim 0709/Kebumen, Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026).
Menurut Taufiq, kesejahteraan prajurit menjadi salah satu isu strategis yang terus diperjuangkan DPR RI guna mendukung optimalisasi tugas pertahanan negara dan pembinaan teritorial di tingkat desa.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPR RI tidak hanya membahas persoalan aset TNI di kawasan Urutsewu, tetapi juga melakukan pendalaman terhadap berbagai program TNI yang berkaitan langsung dengan kebutuhan personel di lapangan.
“Tentu karena kita kunjungan ke sini banyak hal yang menjadi diskusi kita. Ini juga terkait dengan program dari TNI secara nasional bahwa salah satunya yang utama adalah bagaimana bisa ada satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota,” ujar Taufiq.
Kesejahteraan TNI Jadi Perhatian DPR
Taufiq menegaskan, kesejahteraan prajurit TNI merupakan isu sentral yang terus mendapat perhatian DPR RI. Ia menilai dukungan fasilitas dan kesejahteraan yang memadai akan meningkatkan efektivitas tugas prajurit dalam menjaga keamanan wilayah serta melaksanakan pembinaan teritorial.
“Kesejahteraan TNI menjadi isu sentral di DPR dan juga isu sentral di TNI yang terus kita perjuangkan. Alhamdulillah di sini sudah lumayan,” katanya.
Meski demikian, ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, terutama bagi Babinsa yang menjadi ujung tombak TNI Angkatan Darat di desa-desa.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Komisi I DPR RI adalah belum meratanya pemberian kendaraan operasional bagi Babinsa. Hingga kini, masih terdapat personel yang belum memperoleh sepeda motor dinas untuk menunjang mobilitas mereka di lapangan.
“Misalnya saja Babinsa kita itu belum semua mendapatkan sepeda motor. Harapannya adalah semua Babinsa itu harus dapat sepeda motor dinas sehingga mereka lebih nyaman di dalam bekerja,” ungkap Taufiq.
Menurut dia, keberadaan kendaraan operasional menjadi kebutuhan penting karena Babinsa memiliki wilayah binaan yang luas dan harus berinteraksi langsung dengan masyarakat di tingkat desa.
Personel Babinsa
Selain fasilitas kendaraan, Komisi I DPR RI juga menemukan masih adanya kekurangan personel Babinsa definitif di wilayah Kodim 0709/Kebumen.
Dari sekitar 460 desa yang berada di wilayah tersebut, baru sekitar 330 desa yang telah memiliki Babinsa dengan surat keputusan (SK) resmi penugasan.
“Belum juga semua desa terisi Babinsa. Dari 460 baru sekitar 330 yang ada skepnya. Artinya mereka resmi sebagai anggota Babinsa,” jelasnya.
Meski demikian, Taufiq mengapresiasi langkah jajaran komando setempat yang tetap memastikan fungsi pembinaan teritorial berjalan melalui penugasan personel menggunakan surat perintah komandan.
Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan kreativitas dan komitmen pimpinan satuan dalam menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun jumlah Babinsa definitif masih terbatas.
Namun, kondisi tersebut memunculkan tantangan lain. Personel yang menjalankan tugas Babinsa berdasarkan surat perintah belum mendapatkan dukungan operasional yang sama dengan Babinsa definitif.
Akibatnya, sejumlah tugas lapangan harus dijalankan tanpa dukungan anggaran yang memadai.
“Yang terpenuhi anggarannya tadi baru sekitar 330, jadi masih kurang 130,” kata legislator dari Fraksi PKB itu.
Fasilitas Operasional Personel TNI Masih Terbatas
Taufiq juga mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas tidak hanya dialami Babinsa, tetapi juga personel Kodim secara keseluruhan.
Dari total sekitar 605 personel yang bertugas di Kodim 0709/Kebumen, ketersediaan fasilitas pendukung operasional baru mencakup sekitar separuh kebutuhan.
“Jumlah personel kita 605. Sementara fasilitas untuk mereka bekerja itu baru sekitar 50 persen lebih sedikit. Jadi ini yang menjadi temuan kami bahwa memang fasilitas yang itu juga menyangkut kesejahteraan ini memang belum bisa terpenuhi sepenuhnya,” ujarnya.
Temuan tersebut, kata Taufiq, akan menjadi perhatian Komisi I DPR RI dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan dukungan fasilitas bagi prajurit TNI, khususnya Babinsa yang bertugas langsung di tengah masyarakat.
Baca juga :
