Jakarta, SenayanTalks — Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, meminta seluruh aparat penegak hukum (APH), termasuk Polri, TNI, dan Kejaksaan, tetap solid mendukung Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) dalam mengusut dugaan korupsi di sektor batu bara.
Menurut Soedeson, sinergi antar-lembaga menjadi kunci agar proses penegakan hukum berjalan efektif, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Kami juga meminta kepada jajaran Polri-TNI agar solid mendukung program pemberantasan korupsi. Kita semua tahu bahwa korupsi adalah extraordinary crime,” kata Soedeson dalam konferensi pers Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Juli 2026.
Politikus Partai Golkar itu menilai dukungan penuh dari seluruh elemen aparat penegak hukum akan memperkuat langkah penyidik Kortas Tipikor dalam mengungkap dugaan korupsi yang terjadi di sektor energi, khususnya industri batu bara.
Menurut dia, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan perkara. Karena itu, proses penyidikan perlu dilakukan secara profesional dan terbuka.
“Soal ini harus dibongkar seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya. Masyarakat perlu mengetahui perkembangan kasusnya, dan pelakunya harus dihukum seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Soedeson menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di sektor batu bara tidak hanya bertujuan menyeret pelaku ke meja hijau, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sektor energi nasional. Ia menilai sektor energi merupakan salah satu bidang strategis yang harus dijaga dari praktik korupsi karena berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan ketahanan energi nasional.
Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu dalam menangani perkara tersebut.
“Kami tidak melihat siapa orangnya. Siapapun, apabila memang ada bukti dan hasil penyelidikan, maka hukum harus ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Kami akan terus mengawal proses penegakan hukum ini,” kata Soedeson.
Komisi III DPR, kata dia, akan terus memantau perkembangan pengusutan dugaan korupsi di sektor batu bara untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Baca juga :
